Lembaga negara pengawas pelayanan publik, Ombudsman Republik Indonesia (ORI), menyatakan praktik markus di pengadilan mencapai titik sangat mengkhawatirkan.
KPK mencegah Sekjen MA Nurhadi ke luar negeri hingga 6 bulan ke depan. Tiga bulan sebelumnya, Nurhadi mencanangkan zona integitas bebas korupsi di lembaganya.
Ketidakhadiran Dirjen Perhubungan Udara mencerminkan rendahnya kepedulian terhadap hak-hak penyandang disabilitas. Apalagi alasan hanya karena ada acara lain.