Ketua Dewan Pertimbangan Golkar kubu Aburizal Bakrie, Akbar Tandjung menyebut pernyataan kubu Agung Laksono yang mengklaim 'menang' karena putusan Menkum HAM, tidak beralasan. Sebab keputusan final atas kisruh kepengurusan Golkar belum bisa ditentukan.

Ketum Partai Golkar hasil Munas Bali, Aburizal Bakrie (Ical) menegaskan kantor DPP Golkar di Slipi, Jakarta Barat tak boleh dikuasai satu pihak. Kantor tersebut bisa digunakan bersama-sama.

Ketua DPP Golkar kubu Agung Laksono, Leo Nababan, khawatir nantinya Aburizal Bakrie (Ical) bersama kubunya akan melakukan intervensi kepada pemegang hak suara dan pemegang hak bicara.

Politisi senior Partai Golongan Karya Hajriyanto Y Thohari mengusulkan digelarnya musyawarah nasional rekonsiliasi sebagai jalan islah bagi kubu Agung Laksono dan Aburizal Bakrie.

Ketum Partai Golkar hasil Munas Bali, Aburizal Bakrie menyebut wacana Munas rekonsiliasi terlalu dini dibicarakan. Ical menghendaki penyelesaian dualisme kepengurusan melalui Mahkamah Partai dan jalur pengadilan.

Menkum HAM Yasonna H Laoly tidak mengakui Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical) maupun kubu Agung Laksono. Wapres JK mengatakan, keputusan itu merupakan solusi terbaik.

Golkar Kubu Agung Laksono membuka peluang Munas Islah pada Januari 2015. Namun, Kubu Ical tak mau buru-buru mengiyakan karena masih menunggu hasil diskusi para sesepuh partai.

"Kita harapkan bahwa sebetulnya kepengurusan dapat disahkan dari Munas Bali itu. Tapi karena keputusan (Menkum HAM) itu, tentu kita siap berdiskusi dengan Mahkamah Partai dan kemudian juga kita siap untuk menghadapi pengadilan," ujar Ica.

Menkum HAM Yasonna Laoly menyebut kedua Munas IX Golkar sah meski tak satu pun diakui pemerintah. Ketua DPP Golkar kubu Agung Laksono, Leo Nababan menyatakan pihaknya berterima kasih atas keputusan tersebut.

Menkum HAM akhirnya memilih tidak memberikan putusan apa pun terkait penyelesaian konflik internal Partai Golkar. Apa langkah yang akan diambil Agung Cs?