Banyak pihak mempertanyakan langkah pengusutan kasus Gayus Tambunan oleh Polri. Apalagi hingga kini di pihak kepolisian baru Kompol Arafat yang dijadikan tersangka karena dugaan menerima uang. Polri kesulitan bukti?

Kompolnas menyayangkan sidang kode etik Kompol Arafat digelar secara tertutup. Hal itu dinilai bisa menjadi senjata makan tuan bagi institusi Polri.

Panja Penegakan Hukum dari Komisi III DPR RI akhirnya menetapkan jadwal pemanggilan Tim Penyidik Independen Polri yang menyidik kasus markus pajak Gayus Tambunan maupun Susno Duadji. Pemanggilan dilakukan pada Senin (24/5/2010).

Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri (BHD) akan dipanggil oleh Panja Penegakan Hukum Komisi III DPR. Namun Panja yang memprioritaskan penanganan kasus Komjen Pol Susno Duadji ini belum memastikan kapan BHD akan dipanggil.

Aktivitas warga Jakarta di awal pekan ini akan diwarnai beberapa unjuk rasa. Setidaknya ada lebih dari enam aksi demonstrasi yang akan digelar di Ibu Kota.

Komjen Pol Susno Duadji agaknya kecewa dengan Satgas Antimafia Hukum terkait penangkapan dirinya oleh tim penyidik Mabes Polri. Mantan Kabareskrim Polri ini menilai, satgas bentukan Presiden SBY tersebut tidak bisa diandalkan.

Ketua Kompolnas Djoko Suyanto enggan mengomentari kasus dugaan suap  mantan Kabareskrim Komjen Susno Duadji. Hingga saat ini Susno masih diperiksa di Mabes Polri.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Edward Aritonang meminta keluarga Susno menyebutkan petinggi Polri yang berpoligami. Namun pihak keluarga Susno justru menanggapi sinis permintaan itu.

Keluarga Komjen Pol Susno Duadji menuding sejumlah petinggi Polri beristri lebih dari satu alias poligami. Namun hal itu dibantah mentah-mentah oleh Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri (BHD).

Tudingan keluarga Susno terhadap petinggi Polri yang berpoligami dinilai biasa saja. Setiap anggota Polri sebenarnya memang diperbolehkan berpoligami asal dapat izin dari atasannya langsung.