Masyarakat DKI Jakarta menjadi pihak yang paling dirugikan dalam kisruh pembahasan APBD DKI Jakarta 2015 antara DPRD dengan Pemprov.

Kemendagri terheran dengan menurunnya anggaran untuk pendidikan dalam Rapergub APBD 2015. Terkait hal ini, Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) memiliki alasan tersendiri.

Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Reydonnyzar Moenek meminta agar APBD DKI 2016 tak bermasalah seperti APBD 2015 saat ini.

Setelah kasus 'dana siluman' APBD DKI Jakarta untuk pengadaan UPS ditangani oleh Bareskrim Polri, baru ada dua orang yang ditetapkan sebagai tersangka. 

Hak angket yang kini dijalankan DPRD DKI terhadap Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) dinilai berbagai pihak akan berujung dengan langkah pemakzulan. Namun Wakil Ketua DPRD DKI dari PKS Triwisaksana mengatakan tak ada pemikiran soal pemakzulan tersebut.

Salah satu program unggulan Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) adalah penuntasan banjir di Ibu Kota. Banyaknya bangunan liar di bantaran kali membuatnya harus membangun rumah susun (rusun) untuk menampung warga yang dipindahkan.

Senin depan DPRD DKI akan rapat paripurna membahas hasil tim angket APBD 2015 yang diributkan Ahok dan DPRD beberapa waktu belakangan. Beredar kabar hak angket ini akan berlanjut ke hak menyataan pendapat dan bisa berujung pemakzulan.

Kemendagri sempat menegur Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) lantaran telat menyerahkan Rancangan APBD 2015. Namun, Ahok menanggapi 'sentilan' itu santai.

Dalam sesi pendapatan APBD, Dirjen Keuangan Daerah Reydonnyzar Moenek mempertanyakan mengapa DKI masih menargetkan pendapatan dari sektor miras padahal sudah jelas dilarang.

Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnyzar Moenek menyesalkan anggaran belanja pegawai yang masih tinggi dalam Pergub APBD 2015. Dia bahkan mengungkapkan kekecewaannya.