KPK melakukan pengecekan LHKPN 37 pejabat di Provinsi Jatim. Para pejabat yang dicek kebenaran harta kekayaannya itu terdiri dari Bupati hingga Kepala Dinas.
Koalisi Pemantau Peradilan menemukan catatan negatif dari seleksi calon hakim ad hoc tipikor. Setidaknya, ada lima temuan negatif yang ditemukan. Apa saja?
Lima jaksa telah mendaftar ikut seleksi calon pimpinan (capim) KPK. Lima jaksa itu sudah menyetorkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).