Wakil Ketua DPR Fadli Zon menganggap pemblokiran situs yang diduga terkait radikalisme oleh Kemenkominfo atas rekomendasi BNPT sebagai hal yang gegabah. Dia pun mempertanyakan alasan dua lembaga itu. 

Buku pendidikan Agama dan Budi Pekerti diduga memuat paham radikalisme, beredar di sekolah SMA di Situbondo. Buku yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu, menjadi salah satu referensi pelajaran Agama untuk kurikulum 2013.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) telah memblokir 19 situs yang dinilai menyebarkan paham radikalisme. 19 Situs yang telah diblokir itu tak terdaftar di Dewan Pers sehingga bukan merupakan produk pers.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) akan membentuk tim panel untuk mengantisipasi situs yang berbau radikal. Tim panel tersebut nantinya melibatkan banyak orang dari berbagai kalangan.

Komisi I telah mendengarkan aduan dari pengelola situs yang diblokir karena diduga terkait radikalisme. Aduan ini akan dibahas bersama BNPT dan Menkominfo. 

Anggota Fraksi Golkar Bobby Rizaldi meminta agar Kemenkominfo membuka akses situs yang diblokir dalam 2 hari. Hal itu disampaikan Bobby usai menerima aduan dari pengelola situs yang diblokir Kementerian Kominfo.

BNPT menuding situs-situs yang diblokir oleh Kominfo mengkafirkan orang lain termasuk Presiden Joko Widodo. Pengelola situs membantah dan menantang balik BNPT untuk menunjukkan bukti. 

Pengelola situs yang diblokir Kemenkominfo karena diduga terkait paham radikalisme, balik menyerang BNPT. BNPT disebut seperti monster karena semena-mena merekomendasikan situs ini untuk diblokir.

Menko Polhukam Tedjo Edy mengungkapkan bahwa pemblokiran 22 situs yang diblokir oleh Kominfo berdasarkan laporan dari masyarakat. Tedjo menganggap pemblokiran ini tidak terburu-buru. 

Pengelola situs diduga terkait paham radikalisme yang diblokir oleh Kemenkominfo atas permintaan BNPT mendatangi DPR. Mereka melakukan audiensi dengan Komisi I DPR.