Meski sudah ada sejak 2011, Undang-undang No 7/2011 tentang Mata Uang ternyata belum sepenuhnya ditegakkan. Di sejumlah lokasi masih ada yang menggunakan mata uang asing seperti dolar AS sebagai alat transaksi.

Dalam UU Mata Uang sudah ada sanksi yang tegas bagi siapa pun yang tidak bertransaksi dengan rupiah di wilayah NKRI. Sanksi tersebut tercantum dalam pasal 34.

Anggota Komisi XI DPR Arif Budimanta mengatakan, pihak yang seharusnya bertanggung jawab adalah BI. Di samping itu, Kepolisian juga harus bertanggung jawab karena terkait fungsi pengawasan.

Pihak AirAsia Indonesia meminta kepada pemerintah untuk menghapuskan bea masuk impor untuk seluruh jenis sparepart (suku cadang) pesawat yang dinilai membebani industri penerbangan.

Bank Indonesia (BI) menanggapi soal praktik transaksi menggunakan mata uang dolar AS dalam kegiatan pelabuhan di Indonesia termasuk Tanjung Priok.

Kepala BPS Suryamin menilai penggunaan valas di pelabuhan akan berdampak pada harga barang impor. Sebab, ada biaya tambahan yang dilimpahkan dari pengusaha kepada barang yang akan dijual kepada konsumen.

Ada sejumlah deret harta dan uang milik mantan ketua MK itu yang dinyatakan terbukti sebagai hasil dari tindak pidana pencucian uang.

Pemerintah memberikan waktu 3 bulan untuk PT Pelindo II agar menghapuskan segala transaksi dengan dolar Amerika Serikat (AS) dan valuta asing lainnya. Apa yang akan dilakukan Pelindo?

Pelabuhan Tanjung Priok masih menggunakan valuta asing dalam transaksinya. Terutama untuk pembayaran jasa pelayanan barang.

Isu penggunaan valuta asing (valas) sebagai alat transaksi ternyata bukan hanya milik wilayah perbatasan. Faktanya, ini terjadi di wilayah perkotaan.