Sidang kasus pelanggaran UU ITE dengan terdakwa ibu rumah tangga Ervani Emy Handayani memasuki sidang kelima. Sidang yang digelar di PN Bantul kali ini mengagendakan keterangan saksi-saksi dari JPU dan penasihat hukum.

Peraturan Menteri Kominfo No. 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif digugat ke Mahkamah Agung (MA) oleh sejumlah lembaga dan perorangan. Lantas, bagaimana tanggapan Menkominfo Rudiantara terkait aturan yang diterbitkan di era pendahulunya itu?

Kementerian Kominfo menegaskan jika kehadiran Permen tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif bukan untuk mengekang kreativitas, melainkan mengatur soal tata cara untuk penanganan situs negatif.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menanggapi santai gugatan sejumlah LSM dan perorangan terhadap Peraturan Menteri (Permen) Kominfo No 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif ke Mahkamah Agung (MA).

LSM dan perorangan menggugat Peraturan Menteri (Permen) Kominfo No 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif ke Mahkamah Agung (MA). Mereka beralasan larangan ini seharusnya melalui UU, bukan melalui Permen karena terkait HAM.

LSM dan perorangan menggugat Peraturan Menteri (Permen) Kominfo tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif ke MA. Mereka beralasan larangan ini seharusnya melalui UU, bukan melalui Permen karena terkait HAM.

Ervani Emy Handayani (29), ibu rumah tangga yang terjerat UU ITE menjalani sidang untuk keempat kalinya. Kali ini agendanya putusan sela. Hakim menolak eksepsi terdakwa. Dengan demikian, sidang dilanjutkan.

Peraturan Menteri (Permen) Kominfo No 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif digugat ke Mahkamah Agung (MA). Beberapa pemohon adalah para pemilik website yang diblokir pemerintah berdasar pada Permen ini.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet bermuatan Negatif yang baru seumur jagung akan digugat ke Mahkamah Agung.

Permen Kominfo akan digugat ke MA. Beberapa pemohon adalah para pemilik website yang diblokir pemerintah berdasar pada Permen ini.