Direktur II Ekonomi Khusus Mabes Polri Brigjen Pol Raja Erizman dimutasikan sebagai staf ahli Kapolri. Polri memastikan Raja akan tetap diproses terkait dugaan pelanggaran kode etik dalam kasus Gayus Tambunan.

Kompolnas meminta Polri berani menindak tegas perusahaan yang diduga melakukan praktik suap ke Gayus Tambunan. Uang Gayus Rp 28 miliar tidak mungkin ada begitu saja di rekeningnya.

LPSK dan Polri masing-masing bersikukuh soal Susno Duadji. LPSK merasa berhak melindungi Susno, sedang Polri juga merasa memiliki kewenangan menahan Susno. Kedua institusi itu disarankan menyelesaikan ke MK.

Kompolnas menepis dokumen intelijen yang beredar mengenai nama yang layak untuk menjadi calon Kapolri. Kompolnas menegaskan, hanya institusinya yang berhak mengajukan nama ke presiden.

Kompolnas meminta agar korban penganiayaan anak politisi Partai Golkar yang juga Anggota Komisi III mengadu ke DPR. Tindakan itu dilakukan agar bisa dilihat bagaimana sikap DPR terkait kasus itu.

Penetapan Komjen Pol Susno Duadji menjadi tersangka kasus Pilkada Jabar menuai kritik. Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mempertanyakan apakah Polri juga memproses kasus serupa di daerah lain.

Siapa bilang whistle blower tak bisa dipenjara? Menurut Kompolnas siapa pun yang terlibat kasus tentu harus dikenai sanksi, termasuk sang whistle blower.

Meski sudah diputus bebas atas kasus rekayasa kepemilikan ganja, Chairul Saleh masih ingin keadilan ditegakkan. Chaerul meminta Polri untuk memberikan sanksi tegas bagi anggota Kepolisian yang merekayasa BAP kasus itu.

Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri (BHD) dinilai terlalu percaya pada stafnya saat kejadian kesalahan dokumen berisi opsi A yang dibawa dalam rapat dengan Tim Pengawas DPR. Ke depannya, Kapolri harus ekstra hati-hati.

Panja penegak hukum DPR berencana memanggil tim penyidik kasus Gayus Tambunan. Pemanggilan dilakukan karena kelambatan dalam penyidikan. Namun hal itu justru dinilai Kompolnas sebagai intervensi.