Panja DPR atas dugaan pemalsuan dokumen MK telah terbentuk dan berencana memanggil Andi Nurpati. Pimpinan DPR meminta rapat-rapat Panja yang bertujuan mengungkap kursi haram di DPR ini digelar terbuka.

Panja DPR atas dugaan pemalsuan dokumen MK telah terbentuk dan berencana memanggil Andi Nurpati. Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengimbau Andi Nurpati untuk memenuhi panggilan Panja DPR dan menjelaskan duduk persoalannya secara gamblang.

Panja DPR atas dugaan pemalsuan dokumen MK telah terbentuk dan berencana memanggil Andi Nurpati. Kini kasus dugaan adanya kursi haram di DPR telah memasuki babak baru, menerobos masuk arena politik di DPR.

Upaya Polri membuka kembali kasus dugaan pemalsuan surat putusan MK oleh Andi Nurpati semasa masih di KPU, patut dihargai. Namun kasusnya bergulir di ranah politik sehingga dikhatirkan malah menjadi isu politik yang mengaburkan proses hukum.

DPR memutuskan untuk membentuk Panitia Kerja (Panja) surat palsu MK. Menurut Wakil Ketua DPR, Pramono Anung, Panja ini tidak diperlukan jika polisi bergerak cepat menangani kasus itu.

"Keanggotaan Panja proporsional. Ketua Panja bisa siapa saja termasuk PD, kalaupun ketua nanti dari PD enggak mungkin ia menguasai floor,'' ujar ketua DPP PDIP, Ganjar Pranowo.

Panja DPR atas dugaan pemalsuan dokumen MK telah terbentuk dan berencana memanggil Andi Nurpati. Partai Demokrat pun mendorong agar Andi memenuhi panggilan tersebut dan memberikan informasi seterang-terangnya.

Panja Komisi II DPR diminta tidak takut jika penyelidikan ternyata menemukan kursi yang diduduki rekannya sendiri merupakan kursi 'haram'.

Ketua MK Mahfud MD siap memenuhi panggilan Panitia Kerja Komisi II DPR untuk menjelaskan perihal dugaan pemalsuan surat putusan MK terkait Pemilu Legislatif lalu. Mahfud siap membeberkan data yang lebih seru.

Perjalanan surat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang diduga palsu terkait sengketa pemilihan legislatif Dewi Yasin Limpo cukup rumit. Wakil Ketua Komisi II DPR menyebut ada invisible hand dalam kasus tersebut.