Tidak hanya Aziddin saja yang harus bertanggungjawab soal kasus pemondokan dan katering haji. Sekretaris FPD Sutan Bathoegana juga harus bertanggungjawab.
Rekomendasi Badan Kehormatan (BK)DPR yang menjatuhkan sanksi terhadap 19 anggotanya dinilai telah mencerminkan citra BK yang sudah bekerja dengan baik.
Kendati telah rapat sejak 14 Juli, belum satu pun putusan dikeluarkan BK DPR terkait kasus amplop RUU PA dan pemondokan haji. Rapat yang berlangsung di Puncak itu pun berjalan alot.
Sekretaris FPD Sutan Bathoegana diperiksa BK DPR seputar kasus percaloan haji. Dia mengaku tidak membubuhkan tanda tangan di surat KH Aziddin, melainkan lewat scanning.
Dugaan keterlibatan anggota DPR dari FPD Aziddin dalam percaloan pemondokan haji semakin kuat. Aziddin tak bisa mengelak ketika disodori sejumlah bukti.
Dugaan keterlibatan anggota DPR dari FPD Aziddin dalam percaloan pemondokan haji semakin kuat. Aziddin tak bisa mengelak ketika disodori sejumlah bukti.
Badan Kehormatan (BK) DPR Kamis 6 Juli 2006 akan memanggil Staf Teknis Urusan Haji Konjen Jeddah atau sering disebut Kabid Haji, Muhammad Nur Samad Kamba.