Satgas Pemberantasan Mafia Hukum juga dikenakan wajib lapor. Setiap 3 bulan sekali mereka wajib melaporkan perkembangan capaian mereka kepada Presiden SBY.

Polri memang memiliki aturan yang wajib ditaati anggotanya. Namun hal itu tak berarti Polri harus menutup diri dari kritik. Karena itu, seharusnya Komjen Pol Susno Duadji tidak perlu diberi sanksi karena hanya memberi masukan.

Presiden SBY dinilai tak menganggap lembaga-lembaga seperti Kompolnas dan Komisi Kejaksaan. Terbukti Presiden tetap membentuk satgas pemberantasan mafia hukum.

Mantan Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol Susno Duadji menjadi saksi meringankan bagi Antasari Azhar. Kesaksiannya pun menyudutkan Polri. Bagaimana Kompolnas menilai ini?

Kompolnas melakukan monitoring terkait kasus Susandi alias Aan (30). Kompolnas akan meminta laporan dari Polda Maluku Utara terkait kasus mantan karyawan PT Maritim Timur Jaya.

Tim dari satgas pemberantasan mafia hukum akan menemui pimpinan KPK. Mereka akan membahas kerja sama dalam program pemerintah tersebut.

Susandi alias Aan (30) menuntut keadilan kepada Polri. Mantan karyawan PT Maritim Timur Jaya merasa dijebak oknum polisi terkait kasus kepemilikan narkoba.

Reformasi di tubuh Kepolisan Republik Indonesia (Polri) dinilai Kompolnas belum menyentuh akar masalah. Salah satu indikasinya adalah reformasi pengawasan berada pada poin paling buncit dari 9 poin reformasi di tubuh kepolisian.

Polri harus instrospeksi diri terkait pembakaran mobil milik Wakil Irwasum Irjen Pol Rismawan yang terparkir di Mabes Polri. Dari peristiwa itu semestinya bisa ditarik pelajaran bila perbaikan harus dilakukan di sektor pengawasan.

Siapa pun yang memiliki semangat antikorupsi sepakat bahwa jual beli perkara, tawar menawar pasal, pemerasan, penyuapan dan varian modus operandi mafia hukum harus diberantas.