Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi kembali menegaskan kampanye penggunaan kondom bagi kalangan seks beresiko tidak dimaksudkan membagi-bagikan kondom bagi remaja. Menkes menilai program untuk menekan angka HIV/AIDS itu telah disalahartikan.

Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi membantah kementeriannya menyusun program bagi-bagi kondom ke remaja. Pembagian hanya dilakukan kepada kalangan dengan seks beresiko seperti lokalisasi pelacuran.

Gratifikasi atau suap seks bagi pejabat negara diatur tegas di Singapura. Seorang mantan pejabat komandan kementerian pertahanan sipil di negeri jiran itu dijerat pidana karena menerima suap seks. Perlukah diatur di UU?

Wakil Ketua FPD DPR Sutan Bhatoegana mengatakan bukan baru kali ini pejabat bisa disogok dengan uang dan wanita. Praktek itu menurutnya telah berlangsung lama, termasuk sejak era Orba. 

Anggota Komisi III DPR Ruhut Sitompul menduga gratifikasi atau suap seks bisa terjadi di Indonesia. Kata Ruhut, suap seks lebih sulit dibuktikan daripada suap uang.

Gratifikasi seks di Indonesia sasarannya adalah penegak hukum dan politisi. Wasekjen Partai Demokrat Ramadhan Pohan menilai gratifikasi seks di Indonesia sulit diseret ke penegak hukum.

Singapura patut dicontoh dalam aturan pemberantasan korupsi. Ketegasan hukum mereka menjangkau pejabat yang melakukan tindakan tercela, termasuk soal suap seks. 

Banyak pihak yang percaya bahwa kasus gratifikasi seks yang kini disidangkan di Singapura juga terjadi di Indonesia. Politisi dan penegak hukum di Indonesia biasanya menjadi sasaran utama suap seks ini.

Sudah menjadi rahasia umum kalau seks menjadi salah satu alat suap bagi penyelenggara negara. Bahkan biasanya seks menjadi bonus, selain uang yang tentu diberikan bagi penyelenggara negara.

Sudah bukan rahasia umum kalau seks menjadi salah satu sarana lobi untuk melakukan suap bagi penyelenggara negara. Karenanya, perlu disebutkan jelas soal aturan ini. Gratifikasi seks perlu diatur di Indonesia.