Larangan Lembaga Sensor Film (LSF) terkait pemutaran "Balibo Five" di Jakarta International Film Festival (Jiffest) 2009, dinilai sebagai ketakutan yang berlebihan. Pelarangan dapat menghambat reformasi di tubuh TNI.

Pemutaran film Balibo Five dinilai hanya akan membuka luka lama RI-Australia. Kendati demikian, pemerintah RI memilih untuk menyerahkan  polemik film tersebut ke Lembaga Sensor Film daripada melarang secara langsung.

Langkah LSF yang tidak meloloskan sensor film 'Balibo' mendapat dukungan pemerintah dan TNI. TNI AD menghormati keputusan LSF.

Pemerintah mendukung keputusan LSF untuk tidak meluluskan sensor film 'Balibo'. Menbudpar Jero Wacik menegaskan 'Balibo' tidak layak tayang.

Sikap LSF yang menyatakan larangan pemutaran terhadap film Balibo Five dinilai kurang tepat. Jika pemerintah merasa film garapan Robert Connly tersebut tidak benar, pemerintah bisa membantahnya dengan membuat versi lainnya.

Meski dilarang oleh LSF, namun animo pengunjung untuk menonton film Balibo Five di sebuah ruangan di Teater Utan Kayu cukup tinggi. Dari 50 tiket kursi yang disediakan panitia sejak sore tadi sudah terisi penuh.

Pembatalan rencana pemutaran film Balibo dalam ajang JiFFest) disesalkan Wakil Ketua DPR Pramono Anung. Tidak seharusnya ada praktek pelarangan atas produk dan karya seni seperti di era lalu.

Komisi X DPR berencana akan memanggil Menbudpar Jero Wacik dan Lembaga Sensor Film (LSF). Pemanggilan kedua pihak tersebut untuk meminta penjelasan seputar pelarangan penayangan film Balibo.

'Balibo', film yang berkisah lima wartawan Australia di Timor Timur pada 1975 gagal tayang di JiFFest 2009 karena tidak lulus sensor. Bersama Komisi X DPR, Eko Patrio siap meminta keterangan Menbudpar Jero Wacik dan LSF.

Penasaran dengan film 'Balibo' yang dilarang diputar oleh Lembaga Sensor Film (LSF)? Malam nanti Aliansi Jurnalis Independen (AJI) akan memutar film itu di Teater Utan Kayu, Jakarta.