Pertemuan warga korban lumpur Lapindo dengan pihak Pemkab Sidoarjo dan BPLS berakhir buntu. Warga tergabung dalam Korban Lumpur Menggugat (KLM) akan memblokir Jalan Raya Porong jika tidak ada kejelasan pembayaran ganti rugi.

500 Warga korban lumpur dari dua kecamatan yang tergabung dalam Korban Lumpur Menggugat (KLM) melakukan aksi pemblokiran jalan alternatif di dua titik. Mereka menuntut ganti rugi gagal panen.

Ratusan warga tiga desa korban lumpur Lapindo kembali melakukan unjuk rasa dengan memblokir jalan alternatif bekas jalan tol lama dan menghentikan pengurukan tanggul baru di Desa Besuki.

Presiden SBY sudah menandatangani Perpres tentang ganti rugi 9 RT di 3 desa di luar peta terdampak korban Lapindo, Sidoarjo, Jawa Timur. Perpres itu telah ditandatangani Presiden kemarin.

Upaya warga 45 RT mendatangi kantor BPLS agar dimasukkan ke peta terdampak, kembali gagal. Warga hanya dijanjikan akan diajak ke Jakarta menemui Menteri Pekerjaan Umum (PU) untuk mengutarakan unek-uneknya tersebut.

Dibukanya Raya Porong sempat membuat bentrok fisik antara Pasukan anti Huru Hara (PHH) dari Brimob dan puluhan warga lumpur Lapindo di luar peta terdampak. Dua warga Desa Mindi itu kini diamankan.

Tiga jadwal Kereta Api (KA) terganggu saat ratusan korban lumpur Lapindo yang tergabung kelompok 45 RT Desa Mindi, Porong mayoritas ibu-ibu memblokir jalur rel KA.

Raya Porong sempat dibuka paksa oleh petugas kepolisian dari Polres Sidoarjo. Namun, warga korban lumpur Lapindo di luar peta terdampak mencoba memblokade jalur di depan RS Bhayangkara Pusdik Porong.

Ratusan korban lumpur Lapindo yang tergabung kelompok 45 RT Desa Mindi, Porong mayoritas ibu-ibu langsung memblokir jalur rel kereta api (KA). Akibatnya KA Penataran dari arah Malang tujuan Surabaya terhenti.

Kurang lebih 1 jam Raya Porong diblokade korban lumpur Lapindo, kini dibuka kembali dua arah. Namun, kepadatan kendaraan masih terjadi. Polisi dari Polres Sidoarjo berusaha mengurai kepadatan.