Komisi VIII DPR RI dan pemerintah sepakat revisi UU Penyelenggaraan Haji dan Umrah dibawa ke paripurna. Badan Haji akan menjadi Kementerian Haji dan Umrah.
Mensesneg Prasetyo Hadi menanggapi pembahasan RUU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Ia berharap pergantian badan penyelenggara ke kementerian lebih baik.
Komisi VIII DPR RI menggelar rapat dengan DPD RI untuk membahas RUU Haji. DPD mendukung perubahan undang-undang demi perbaikan pengelolaan haji dan umroh.
Fraksi PKB DPR RI dorong pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Ini dianggap lebih demokratis dan mengurangi praktik politik uang. PKB konsisten sejak 2019.