detikNews

Kenapa PD Beri Sanksi TGB yang Dukung Jokowi?

TGB memilih mendukung Jokowi 2 periode. Mengapa Demokrat akan menjatuhkan sanksi?

Senin, 09 Jul 2018 21:00 WIB

detikNews

Airlangga Sambangi Rommy, Bahas Apa?

Ketum Golkar Airlangga Hartarto mendatangi kantor DPP PPP. Airlangga bersama rombongan datang untuk menemui Ketum PPP Romahurmuziy (Rommy).

Kamis, 28 Jun 2018 17:50 WIB

detikNews

Prediksi Menang di 9 Provinsi Pilkada, Golkar Pede Hadapi 2019

Memprediksi menang di 9 provinsi yang ikut Pilkada 2018, Golkar makin percaya diri menghadapi Pemilu 2019. Apa kata Golkar?

Rabu, 27 Jun 2018 17:18 WIB

detikNews

Quick Count Pilkada, Golkar Prediksi Menang di 9 Provinsi Ini

Berdasarkan hasil hitung cepat (quick count) yang dilakukan berbagai lembaga survei, Golkar memprediksi memperoleh kemenangan di 9 provinsi. Di mana saja?

Rabu, 27 Jun 2018 17:07 WIB

detikNews

Dirayu Demokrat Koalisi Pilpres, Ini Kata Ketum Golkar

Ketum Golkar Airlangga Hartarto menyatakan partainya membuka peluang koalisi dengan Demokrat.

Rabu, 27 Jun 2018 14:03 WIB

detikNews

Nobar Quick Count, Ketum Golkar Optimistis Capai Target Pilkada

Partai Golkar menggelar nonton bareng 'nobar' hitung cepat (quick count) pilkada serentak 2018.

Rabu, 27 Jun 2018 13:37 WIB

detikNews

Partai Berkarya Seolah 'Partainya Keluarga daripada Pak Harto'

Partai Berkarya kini semakin tampak jadi partainya keluarga Pak Harto. Benarkah?

Selasa, 12 Jun 2018 05:55 WIB

detikNews

Tinggalkan Golkar, Keluarga Cendana Kumpul di Berkarya

Sebelum Titiek, menantu Siti Hardijanti Hastuti Rukmana (Tutut), Muhammad Ali Reza, lebih dulu bergabung dengan Berkarya.

Senin, 11 Jun 2018 17:34 WIB

detikNews

Tudingan Motif Pilpres di Pertemuan Jokowi-Peserta Aksi Kamisan

Aktivis HAM Haris Azhar menilai Presiden Joko Widodo menerima peserta aksi Kamisan untuk kepentingan Pilpres 2019. Istana membantah tudingan itu.

Jumat, 01 Jun 2018 22:10 WIB

detikNews

Golkar Dukung Eks Koruptor Dilarang Nyaleg, tapi ...

Partai Golkar mendukung rencana KPU melarang eks terpidana kasus korupsi menjadi caleg. Tapi, menurut Golkar larangan itu harus sesuai undang-undang.

Jumat, 01 Jun 2018 21:10 WIB