Kasus perubuhan menara di kabupaten Badung, Bali, tak hanya memperburuk citra Indonesia di mata internasional, tapi juga mengakibatkan kerugian miliaran rupiah.

Para operator yang menara telekomunikasinya dirubuhkan di kabupaten Badung, Bali, tetap berkomitmen untuk tidak melakukan aksi boikot dan memilih jalur hukum.

Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia melalui anggotanya, XL, telah melaporkan kasus perubuhan menara yang menimpanya kepada Polda Bali. Bupati Badung pun terancam sanksi penjara enam tahun dan atau denda maksimal Rp 600 juta.

Total 88 BTS milik tujuh operator tidak bisa beroperasi di Badung, Bali, sejak Pemda setempat merubuhkan 16 menara bersama di area tersebut. Imbasnya, 30-40% coverage telekomunikasi di  wilayah yang meliputi Kuta, Legian, dan daerah pariwisata lainnya itu blankspot.

Belum lama bergulir kasus menara Badung jilid II, kini sudah muncul lagi ancaman perubuhan menara telekomunikasi di Kalimantan Timur. Sebenarnya, ini salah siapa, dan salahnya di mana?

Ancaman perubuhan menara telekomunikasi masih terjadi di kabupaten Badung, Bali. Padahal, sudah ada Surat Keputusan Bersama (SKB) dari empat menteri.

Setiap satu rupiah yang diinvestasikan di sektor industri telekomunikasi sejatinya bisa membawa multiplier effect ekonomi yang tidak sedikit. Jika di negara maju dampaknya bisa lima kali lipat, berapa di Indonesia?

Pemkot Yogyakarta dinilai punya kearifan lokal yang patut jadi contoh dan ditiru pemerintah daerah lainnya dalam membuat aturan penyelenggaraan menara telekomunikasi bersama di wilayahnya.

Pemkot Yogyakarta dan Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI)akhirnya sepakat untuk melindungi 109 menara telekomunikasi eksisting milik seluruh operator sampai Juni 2011.  

PT Indosat Tbk (Indosat) kembali mengukuhkan dirinya sebagai operator terkemuka Indonesia dengan meraih penghargaan THE BEST OPERATOR GSM 2009 dari Indonesia Cellular Award (ICA) 2009. Indosat juga meraih 4 penghargaan lain.