Jamwas Kejagung masih menunggu izin resmi Komisi KPK terkait rencana pemeriksaan jaksa Dwi Seno Widjanarko (DSW). Pemeriksaan itu terkait penelusuran pelanggaran disiplin oleh atasan-atasan jaksa Seno.

Kejaksaan Agung (Kejagung) berencana memeriksa jaksa Dwi Seno Widjanarko (DSW) terkait penelusuran pelanggaran disiplin terhadap atasannya di Kejari Tangerang. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempersilakan Kejagung untuk memeriksa Seno.

Jamwas Kejagung Marwan Effendy berencana memeriksa jaksa Dwi Seno Widjanarko. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui apakah ada unsur pelanggaran disiplin yang dilakukan atasan jaksa Seno.

Hasil sementara pemeriksaan Kejagung melalui Jamwas terhadap atasan jaksa Dwi Seno Widjanarko (DSW) belum menunjukkan adanya kelalaian dari para pejabat Kejari Tangerang tersebut.

Kendati telah menjatuhkan sanksi disiplin terhadap lima jaksa yang menangani perkara Bahasyim, Kejagung tidak menemukan unsur pidana dari hasil pemeriksaan terhadap para jaksa tersebut.

Kejaksaan Agung (Kejagung) menjatuhkan sanksi disiplin terhadap 5 jaksa yang menangani perkara Bahasyim Assifie. 3 Jaksa mendapat sanksi penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun dan 2 jaksa mendapat sanksi teguran tertulis.

Berdasar kajian yang dilakukan Kejaksaan Agung, nilai uang kasus suap jaksa Dwi Seno Widjanarko (DSW) tidak sebesar yang dikabarkan. Namun KPK menilai berapa pun besarnya, uang itu tetap bisa menjadi barang bukti.

Selain berkas perkara Thariq Khan, Kejagung juga akan mengeksaminasi berkas perkara milik terdakwa lain dalam perkara yang sama, perkara Bank Century. Tapi bukan berkas Robert Tantular, Hesham Al Waraq, atau Rafat Ali Rizvi.

Eksaminasi berkas perkara Thariq Khan terkait kasus Bank Century masih terus berlanjut. Untuk sementara, Jamwas Kejagung melihat ada kelalaian jaksa dalam penanganan perkara ini.

Kejagung mulai melakukan eksaminasi terhadap berkas perkara Thariq Khan terkait kasus Bank Century. Eksaminasi ini dimaksudkan untuk menelusuri ada atau tidaknya pelanggaran disiplin yang terjadi dalam penanganan berkas perkara.