Mantan Bupati Buol, Sulteng, Amran Batalipu meluapkan kekesalannya atas cara penangkapan yang dilakukan KPK. Amran menyebut penangkapannya tidak manusiawi.

Mantan Bupati Buol, Sulteng, Amran Batalipu meminta majelis hakim memutus hukuman ringan terhadap dirinya. Dalam nota pembelaan (pledoi), Amran menyanggah dasar tuntutan jaksa.

Kemenhub merinci 130 rute penerbangan baru untuk penerbangan domestik kepada operator (maskapai) penerbangan. Sebagian besar akan mengisi rute penerbangan di Kawasan Timur.

Penyebabnya, Kamis pekan lalu, gedung KPK terendam banjir hingga ruang tahanan. 

KPK memindahkan beberapa tahanannya dari rutan KPK ke rutan Guntur, termasuk Hartati Murdaya. Tersangka suap bupati Buol itu di pengadilan Tipikor berkeinginan untuk tetap ditahan di Guntur. KPK menolak permintaan itu.

“Seyogyanya yang kaya membantu yang miskin.”

Tim penasihat hukum Hartati Murdaya meminta majelis hakim mengeluarkan penetapan penahanan kliennya di Rutan Guntur, Jakarta Selatan. Alasannya penasihat hukum khawatir Rutan KPK kembali kebanjiran seperti yang terjadi pada Kamis (17/1) pekan lalu.

"Tiga surat yang ditandatangani oleh Amran itu merupakan permintaan arahan dan kebijakan kepada Gubernur Sulawesi Tengah dan Menteri Agraria/Kepala BPN terkait dengan perubahan regulasi mengenai pembatasan penguasaan," kata pengacara Hartati Murdaya, Patra M Zen.

Pengusaha Siti Hartati Murdaya meminta majelis hakim memutus hukuman bebas. Hartati menyebut dirinya terseret perkara suap Bupati Buol lantaran inkonsistensi kebijakan pemerintah terkait hak guna usaha perkebunan.

Siti Hartati Murdaya membantah jaksa penuntut umum yang kaitkan tiga surat dari Bupati Buol Amran Batulipu untuk pengurusan ijin usaha perkebunan dengan suap Rp 3 miliar yang didakwakan kepadanya. Tiga surat tersebut sama sekali tidak ada relevansinya.