Yusril Ihza Mahendra berpendapat sebaiknya Kepres Perpanjangan Komisioner Komnas HAM dikuatkan dengan Perpu. Meski tanpa Perpu itu, komisoner Komnas HAM tetap dianggap sah.

"Saya tidak ingat yang mulia". Kalimat ini lebih sering terdengar ketika Nunun Nurbaetie menjawab pertanyaan hakim saat dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Miranda Swaray Gultom. 

KPU mengundang DPR dan Kemendagri untuk membahas putusan MK terkait UU No 8/2012 tentang Pemilu. Rapat ini akan digelar di kantor KPU, Senin (3/9) untuk membahas draf peraturan KPU mengenai PT dan verifikasi parpol.

Wakil Ketua MPR Hadjriyanto Y Tohari ikut menyoroti putusan MK membatalkan PT berlaku nasional dan mengharuskan semua partai calon peserta pemilu mengikuti tahapan verifikasi. Bagi dia, putusan MK menambah volume pekerjaan KPU.

Partai Nasdem menilai putusan MK yang mengharuskan dilakukannya verifikasi terhadap semua Parpol untuk dapat mengikuti Pemilu 2014 adalah sesuatu yang sesuai dengan penguatan Sistem Kepartaian di Indonesia.

PKS memandang keputusan MK yang membuat Parliementary Threshold (PT) 3,5 persen berlaku di DPR RI dan semua parpol harus diverifikasi KPU sebagai keputusan yang bijaksana. Bagi PKS tak ada masalah dengan keputusan MK tersebut.

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang verifikasi ulang seluruh parpol, KPU langsung menggelar rapat pleno. Salah satu yang diputuskan adalah menjadwal ulang tahapan Pemilu 2014.

Hanura tak risau dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan PT berlaku nasional dan mengharuskan semua partai calon peserta pemilu mengikuti tahapan verifikasi.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi UU Pemilu. Akibatnya parliamentary threshold (PT) 3,5 persen hanya berlaku bagi DPR dan tidak berlaku bagi DPRD. Gerindra menghormati keputusan itu.

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan parliamentary threshold (PT) 3,5 persen hanya berlaku untuk DPR. Putusan itu membuat kecewa Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang merasa telah bekerja keras menyelesaikan UU Pemilu.