detikNews

Diduga Korupsi Rp 49 M, Wali Kota Palopo Tanri Ajeng Ditahan

Wali Kota Palopo, HPA Tenri Ajeng, ditahan atas dugaan korupsi sekitar Rp 9 miliar dan tindak pidana pencucian uang Rp 40 miliar, setelah diperiksa penyidik Kejati Sulsel selama beberapa jam.

Senin, 10 Jun 2013 16:16 WIB

detikFinance

Impor Bawang Putih dan Merah Penyelamat RI dari Inflasi

Badan Pusat Statistik (BPS) punya alasan tersendiri soal capaian deflasi pada bulan Mei 2013.

Senin, 03 Jun 2013 15:57 WIB

Harian Detik

Ramadan Ormas Dilarang Lakukan Sweeping

Polisi diragukan bisa menindak ormas anarkis.

Sabtu, 01 Jun 2013 05:00 WIB

detikNews

Imbas Rusuh, Kapolres Palopo Dicopot

Kerusuhan di Palopo akhir Maret lalu, berujung kepada pencopotan Kapolres Palopo AKBP Endang Rasidin. Endang saat ini ditugaskan menjadi perwira menengah Polda Sulawesi Selatan. 

Kamis, 02 Mei 2013 17:38 WIB

detikNews

Kampus UMI di Makassar Diserang Sekelompok Orang Tak Dikenal, 3 Motor Dibakar

Kampus Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar diserang oleh sekelompok orang tak dikenal. Dalam penyerangan itu, tiga sepeda motor milik mahasiswa hangus dibakar.

Senin, 22 Apr 2013 22:44 WIB

detikNews

1.000 Rumah Warga Palopo Terendam Banjir

Sekitar 1.000 rumah warga kota Palopo di Sulawesi Selatan (Sulsel) terendam banjir. Banjir ini berimbas pada tanah longsor di sejumlah wilayah di Palopo.

Selasa, 09 Apr 2013 23:27 WIB

Harian Detik

Polisi Akan Rangkul Preman

Polisi Akan Rangkul Preman

Selasa, 09 Apr 2013 05:00 WIB

detikNews

Komandan Grup II Kopassus Juga Siap Tanggung Jawab Kasus LP Cebongan

Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus Mayjen TNI Agus Sutomo telah menyatakan siap bertanggung jawab atas kasus pembunuhan 4 tahanan di LP Cebongan, Sleman.

Senin, 08 Apr 2013 06:53 WIB

detikNews

Tak Percaya Penegak Hukum, Warga Pilih Main Hakim Sendiri

Hasil survei Lingkaran Survei Indonesia menunjukkan merosotnya kepuasan publik terhadap penegakkan hukum juga disebabkan tindak kekerasan aparat yang marak terjadi.

Minggu, 07 Apr 2013 18:24 WIB

detikNews

Hindari Rusuh, Pilkada Langsung Harus Dievaluasi

Kementerian Pertahanan mendukung dilakukannya evaluasi sistem Pemilu Kepala Daerah. Evaluasi ditujukan terkait kerusuhan di sejumlah daerah usai pelaksanaan Pilkada. 

Jumat, 05 Apr 2013 11:58 WIB