Rasio penerimaan pajak terhadap PDB (Tax Ratio) Indonesia masih rendah sebesar 13,5% dan terendah di kawasan Asia. BPK mencurigai rendahnya tax ratio ini karena kinerja Ditjen Pajak.

Penurunan harga BBM ternyata tidak langsung diikuti oleh penurunan harga-harga lain termasuk sembako dan transportasi. Pemerintah harus bertindak tegas.

Miliaran rupiah uang negara dan dana bantuan luar negeri diduga telah disalah gunakan oleh jajaran Pemerintahan Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT) sejak tahun 2002 sampai 2008 lalu.

Kejagung mengaku tidak alergi dikritik. Namun tudingan ICW lewat pemberitaan di sebuah media cetak yang menuding Kejagung telah menyalahgunakan uang negara sebesar Rp 7 triliun sudah kelewatan.

Dalam UU MA yang baru disahkan, biaya perkara wajib dimasukkan dalam PNBP. Artinya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berhak mengaudit biaya itu. Soal ini MA mengaku pasrah.

Jika mengacu harga minyak mentah, harga BBM seharusnya bisa kembali ke harga pada 1 Maret 2005. Pada saat itu, harga premium dan solar berada di bawah Rp 3.000 per liter.

Panitia Angket BBM DPR diusulkan agar memanggil PT Pertamina terkait dibentuknya ISC dalam pengelolaan BBM, termasuk impornya. BPK juga harus mengaudit kemungkinan adanya penyimpangan anggaran dalam mengelola BBM itu.

Agar terhindar dari kasus korupsi, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan menyatakan semua hal berkenaan dengan anggaran yang meragukan dan mencurigakan, akan segera dikoordinasikan dengan BPK.

Kejagung akan tetap mengusulkan untuk menghentikan kasus VLCC dan Balongan. Kejagung masih menunggu pendapat hukum dari jaksa penyidik.

Mantan Deputi Gubernur Senior BI Anwar Nasution tidak menghadiri RDG pada tanggal 3 Juni 2003. Anwar hanya menghadiri RDG pada tanggal 22 Juli 2003.