Menneg Pora Andi Mallarangeng, menyambangi gedung KPK. Andi ingin melaporkan harta kekayaannya meski telah melewati batas waktu yang ditentukan KPK pada 3 Desember 2009 lalu.

RPP Penyadapan yang tengah disusun pemerintah dinilai hanya bentuk serangan baru untuk melemahkan KPK. RPP Penyadapan harus dilawan bersama.

Pemberantasan korupsi di era Presiden SBY diprediksi bisa lebih memburuk di tahun-tahun mendatang. Pasalnya, di era SBY inilah terdapat upaya pelemahan KPK yang dilakukan secara sistematis.

Rencana Peraturan Pemerintah (RPP) soal penyadapan dinilai bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang UU KPK. Seharusnya tata cara penyadapan harus diterbitkan lewat undang-undang bukan dengan PP.

Pada umumnya, proses penyadapan dalam rangka menyelidiki tindak kejahatan dilakukan sembunyi-sembunyi. Kalau harus minta izin, namanya bukan penyadapan lagi.

Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) penyadapan dinilai sangat subyektif. Kalau jadi disahkan, PP penyadapan hanya berlaku sebelum UU yang mengatur penyadapan diketok palu.

Mahkamah Agung harus memberi peringatan kepada pemerintah mengenai RPP tentang Penyadapan. Jangan sampai setelah disahkan, RPP mengundang banyak kritik lalu dibawa ke MA untuk diuji.

Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penyadapan yang sedang digodok Depkominfo terus menunai kritik. RPP ini dinilai bertentangan dengan UU KPK dan akan mempersempit kerja lembaga ini.

Lawful interception atau langkah penegakan hukum melalui penyadapan saluran telepon, dinilai bak pisau bermata dua. Di satu sisi mampu membongkar kasus korupsi, misalnya, namun di sisi lain memungkinkan terjadinya pelanggaran privasi.

Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) menyanggah bila pengaturan tentang masalah penyadapan bertujuan untuk mengebiri wewenang KPK. Depkominfo menegaskan wacana ini telah bergulir sejak Mei 2008, jauh sebelum ribut-ribut soal KPK.