MK menolak uji materi UU Intelijen Negara. MK berpendapat, keberadaan UU Intelijen Negara justru penting untuk menghindari pengalaman kelam masa lalu.

MA membatalkan vonis mati gembong narkotika dengan alasan melanggar UUD 1945 dan HAM. Putusan ini pun dinilai melanggar konstitusi dan batal demi hukum.

Gara-gara takut dipidana, Komaz menggugat UU Pengelolaan Zakat ke MK. Namun pemerintah berkilah bahwa ketentuan pidana itu dibuat demi menciptakan pengelolaan zakat yang profesional.

Setgab koalisi sepakat menghentikan perdebatan terkait revisi UU Pilpres. Setgab menyepakati untuk menghentikan ketegangan soal revisi UU Pilpres.

Ahli hukum pidana dari Universitas Indonesia, Indriyanto Seno Adji berpendapat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memang tidak perlu turun tangan terkait revisi Undang-Undang KPK.

Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto masih terganjal aturan presidential threshold (PT) sebesar 20 persen untuk maju sebagai calon presiden.

Meski membantah penolakan revisi UU Pilpres untuk menjegal capres tertentu, namun Wasekjen PD Ramadhan Pohan menyentil kandidat capres yang sedang pusing memikirkan tingginya syarat pencapresan.

Empat pendukung Prabowo resmi mengajukan uji materi terhadap UU Pilpres ke MK. Mereka meminta agar MK mengubah ambang batas pengajuan presiden dari 20 persen menjadi 3,5 presen.

Deklarasi Prabowo Subianto sebagai capres Gerindra ditunda. Gerindra disebut mulai ragu karena langkah Prabowo terganjal aturan PT 20 persen. Namun hal itu dibantah.

Pengamat politik LIPI Siti Zuhro melihat Prabowo Subianto menunda deklarasi capres karena belajar dari kegagalan Aburizal Bakrie (Ical). Ical yang buru-buru mendeklarasikan diri Juli 2012 lalu, elektabilitasnya tak kunjung terkatrol.