Tidak akan ada alasan lagi bagi warga Tangerang Selatan untuk terlambat atau bahkan mengabaikan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB – P2).

Di mata publik, Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tampak sangat garang, terutama terkait anggaran. Ia mengungkap beberapa hal ganjil di APBD dan bermusuhan dengan DPRD. Mengapa ia berani? Benarkah ia dibackup Presiden Jokowi?

Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung, praktik-praktik korupsi dinilai semakin marak. Lantaran para calon kepala daerah yang maju memerlukan biaya yang tentunya tidak sedikit.

Ada yang berbeda dari Car Free Day di Bundaran HI, Jakarta Pusat pagi ini. Tak ada tampak berbagai aksi demontrasi yang biasanya kerap hadir di Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau HBKB.

Kisruh Ahok dengan anggota DPRD DKI Jakarta yang masih meruncing menjadi perhatian Presiden Jokowi. Jokowi siap memediasi kedua pihak, seperti 4 aksi ini:

Wacana pemakzulan Gubernur DKI Ahok oleh DPRD DKI semakin meredup. Apalagi ternyata, Presiden Jokowi, Ahok, dan Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi bakal bertemu di Istana Negara pada Senin (13/4) besok lusa.

Perbedaan pendapat soal besaran APBD DKI 2015 antara Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) dengan Kementerian Dalam Negeri ternyata cukup tajam. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo kini memperingatkan Ahok.

Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi sudah mengadakan pertemuan dengan Presiden Jokowi pada Senin (6/4) sore. Terungkap, pertemuan 'diam-diam' itu membahas soal Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok).

Terjadi perbedaan pendapat antara pihak Kemendagri dengan Gubernur DKI Ahok soal Pergub APBD 2015. Ahok menyatakan APBD-nya bernominal Rp 72,9 triliun. Namun Kemendagri menyatakan APBD DKI untuk tahun ini sebesar Rp 63, 65 triliun. Mana yang benar?

"Kita ingin suasana Jakarta tidak memanas."