Golkar sedang mengalami perpecahan saat ini akibat adanya 2 kubu yang ingin menjadi pucuk pimpinan. Bila itu tidak dibenahi, kemungkinan besar Golkar akan merosot pada Pemilu 2019 mendatang.

Di saat partai-partai anggota Koalisi Merah Putih sudah menyatakan dukungan pada Perppu Pilkada, PKS belum mengambil sikap. Wasekjen PKS Fahri Hamzah menyebut KMP juga sebenarnya belum menyatakan sikap resmi meski sudah bertemu SBY.

Partai Demokrat memainkan politik banyak kaki. Semula deklarasi berada di Koalisi Merah Putih (KMP), tapi‎ menyebut diri penyeimbang dan netral. Kini, istilah 'nonblok' dimunculkan.

Situasi politik nasional makin hari dirasakan makin tak kondusif. Tak hanya di DPR dengan isu koalisi, tapi di partai politik‎ menyusul momentum pergantian ketua umum.

Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, Golkar minimal menyajikan kompetisi ketat untuk menjadi orang nomor satu. Setidaknya hal ini ditunjukkan Golkar pada era Reformasi.

Koalisi Merah Putih (KMP) berubah sikap dan mendukung Perppu Pilkada, yang mengakomodir Pilkada langsung. Namun Presiden Joko Widodo yang sejak awal memang tak setuju dengan Pilkada tak langsung, menanggapi dingin manuver KMP itu.

"Sehubungan dengan itu, maka PPP merasa kalau Perppu Pilkada dapat dipahami scr politis sebagai ikhtiar menegakan demokrasi dan kedaulatan rakyat," kata Djan.

Empat partai di Koalisi Merah Putih sudah menentukan sikap tentang Perpu Pilkada langsung. Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN dan PPP kubu Djan Faridz sudah menyatakan mendukung Perpu Pilkada langsung.

Parpol di Koalisi Merah Putih satu persatu langsung balik badan mendukung Perppu Pilkada yang diusung Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono.

DPD-DPD Golkar saat Munas IX Bali menyampaikan aspirasi agar Perppu Pilkada ditolak. Namun, aspirasi yang berujung pada rekomendasi Munas itu 'dikalahkan' oleh suara mayoritas partai-partai di KMP. Golkar pun berubah sikap.