Denny Indrayana dilaporkan ke polisi karena mengeluarkan pernyataan 'jurus pendekar mabuk' dalam kasus Komjen Budi Gunawan. Cara pelaporan ini dinilai terlalu dipaksakan karena tidak bisa menerima suara publik yang kritis.

Pengadilan Tinggi (PT) Medan, Sumatera Utara (Sumut) tidak mengirim ke penjara Kepsek SMK yang meremas payudara siswinya. Putusan ini dinilai membahayakan bagi masa depan anak Indonesia.

Komite Aksi Solidaritas Untuk Munir (Kasum) mengkritisi Kemenkum HAM yang memberikan Pembebasan Bersyarat (PB) untuk terpidana korupsi, pelanggaran HAM dan narkotika. Sebab hal tersebut dinilai tidak tepat sasaran.

Imparsial menggugat SK Pembebasan Bersyarat Polycarpus Budihari Priyanto yang terlibat dalam kasus pembunuhan Munir. Gugatan tersebut ditujukan kepada Menkum HAM, Yasonna Laoly.

Demi menyelamatkan generasi bangsa, Presiden Joko Widodo menolak seluruh grasi gembong narkotika. Anehnya para aktivis dan pegiat HAM malah menilai Presiden Jokowi melanggar hukum.

Wakil Ketua KPK, Bambang Widjajanto, sedang menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri. Kuasa hukum BW, Nursyahbani Katjasungkana, mengatakan kliennya tidak bersedia menjawab beberapa pertanyaan yang dilontarkan oleh penyidik.

Ada insiden pengusiran yang terjadi di ruangan pemeriksaan BW. Sejumlah pengacara yang mendampingi dipaksa keluar dari ruangan. Penyidik hanya membatasi dua orang pengacara saja yang mendampingi.

Pegiat antikorupsi Denny Indrayana menyoroti dipilihnya hakim Sarpin Rizaldi yang akan memimpin sidang praperadilan Komjen (Pol) Budi Gunawan.

Presiden Jokowi disebut keliru karena tidak mengambil keputusan tegas lantaran menunggu praperadilan Komjen Budi.

Mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Ramelan menyebut dasar praperadilan terhadap KPK, tidak jelas.