Kekhawatiran pemerintahan Jokowi-JK akan dihambat oleh DPR dirasa tak perlu dilebih-lebihkan. Selama Jokowi-JK bekerja dengan baik, maka tak ada celah bagi DPR untuk mengganggu.

Koalisi Merah Putih (KMP) berencana merevisi 122 undang-undang setelah sukses menduduki paket pimpinan DPR. Politisi senior Golkar Zainal Bintang khawatir isu tersebut akan membuat nilai tukar rupiah merosot.

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden memang telah selesai. Namun 'pertarungan' antar dua kubu yang bersaing dalam hajatan lima tahunan tersebut seperti terus berlanjut.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) berharap Koalisi Merah Putih (KMP) di DPR tidak menghembuskan upaya-upaya penjegalan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla (JK).

Muncul kekhawatiran pemerintahan Jokowi-JK akan dihambat oleh DPR dan MPR yang dikuasai Koalisi Merah Putih (KMP). Apakah memang perlu ada kekhawatiran?

KMP berhasil menguasai parlemen dengan kemenangan 5-0 atas rivalnya, Koalisi Indonesia Hebat yang merupakan pendukung Jokowi-JK. Soliditas KMP ini disinyalir akan berakhir pasca penetapan kekuasaan di parlemen selesai.

Koalisi Merah Putih (KMP) berencana merevisi 122 undang-undang setelah sukses menduduki paket pimpinan DPR. Ketua DPP Golkar Tantowi Yahya yakin pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla akan setuju dengan rencana tersebut.

Hashim Djojohadikusumo melontarkan pernyataan kontroversial terkait keinginannya untuk menghambat Presiden Terpilih Jokowi. Banyak yang menyayangkan keinginan adik Prabowo Subianto itu. Bahkan Koalisi Merah Putih (KMP) menolak keinginan Hashim.

Relawan siap mengantar Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) di hari pelantikan pada 20 Oktober 2014 nanti. Melalui media sosial Twitter mereka berusaha menggalang partisipasi masyarakat dengan tanda pagar #Geruduk.

Koalisi Merah Putih (KMP) berencana untuk mengubah 122 undang-undang. Presiden terpilih periode 2014-2019 Joko Widodo (Jokowi) tidak mempermasalahkan rencana tersebut.