DPR akan segera membahas Perppu Pilkada pada Januari 2015 mendatang. Mendagri Tjahjo Kumolo yakin Perppu itu akan disahkan menjadi Undang-undang.

Kubu Agung Laksono mengajukan lima syarat untuk islah dengan kubu Aburizal Bakrie, salah satunya adalah membubarkan Koalisi Merah Putih. Kubu Ical mengaku kesulitan untuk memenuhi syarat-syarat itu.

Dua kubu di Partai Golkar telah mengutus juru runding untuk membicarakan islah. Kubu Agung pun mengajukan empat syarat untuk menyelesaikan konflik di tubuh partai beringin itu.

Kubu Aburizal Bakrie (Ical) dan Agung Laksono sepakat untuk menjalin komunikasi demi penjajakan islah. Kedua kubu sudah menyiapkan juru runding masing-masing. Akankah juru runding masing-masing kubu berhasil mempersatukan Golkar yang terbelah?

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyarankan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) soal pelaksanaan pemilu secara elektronik. JK juga menyebut Perppu Pilkada sudah pasti diterima oleh pihak legislatif.

Dewan Pimpinan Pusat Golkar hasil Munas Jakarta menetapkan lima orang sebagai juru runding dalam proses rekonsiliasi. Kelima orang itu adalah Priyo Budi Santoso, Agun Gunandjar, Ibnu Munzir, Yorrys Raweyai, dan Andi Mattalatta.

Sejumlah elite partai politik menggunakan isu mahalnya biaya untuk mengembalikan pilkada via DPRD. Meski mahal, namun pilkada langsung tetap menjadi pilihan.

PDIP sudah bersiap-siap untuk merevisi Perppu Pilkada setelah disahkan di DPR. Usulan itu pun ditanggapi oleh Komisi II DPR yang akan mengundang sejumlah pihak untuk berdiskusi, termasuk Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono.

Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis hasil survei soal dukungan masyarakat terhadap pilkada langsung. Hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat mendukung pilkada langsung, bahkan pendukung Prabowo-Hatta.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly meminta Partai Golongan Karya menyelesaikan sendiri konflik internal mereka. Mungkinkah Agung dan Ical akan menempuh jalur islah?