Eksekutif, yudikatif dan akademisi melakukan rapat bersama membahas Peninjauan Kembali (PK), apakah satu kali atau berkali-kali. Bisa jadi ini menjadi sejarah baru dalam ketatanegaraan di Indonesia.

Pemerintah mengadakan pertemuan dengan berbagai lembaga hukum untuk membahas persoalan PK yang lebih dari satu kali. Namun belum tampak perwakilan MK yang hadir.

Pantauan detikcom, Jumat (9/1/2015), Tedjo tiba di kantor Kemenkum HAM di Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan sekitar pukul 14.02 WIB.‎ Tedjo langsung disambut Yasonna dan menuju ke ruang pertemuan yang digelar tertutup.

Menko Polhukam Tedjo Edhy, Menkum HAM Yasonna Laoly, Jaksa Agung Prasetyo, ‎bersama perwakilan MA dan MK akan menggelar pertemuan. Pertemuan akan membahas soal Peninjauan Kembali (PK) lebih dari satu kali.

Perundingan islah antara kubu Aburizal Bakrie (Ical) dengan kubu Agung Laksono di Partai Golkar belum juga membuahkan kata sepakat seratus persen. Masih ada persoalan-persoalan yang mengganjal kedua kubu.

Kubu Aburizal Bakrie (Ical) dengan kubu Agung Laksono melakukan perundingan islah tahap kedua. Pada perundingan tahap kedua mulai muncul opsi diadakannya munas rekonsiliasi.

Menkum HAM akan mengumpulkan pejabat yudikatif dan akademisi di bidang hukum pada Jumat (9/1) esok. Pertemuan itu akan membahas masalah SEMA tentang PK hanya satu kali.

Kepastian dilaksanakannya eksekusi mati para gemb‎ong narkoba belum juga menemui titik terang. Pemerintah akan membahas serius persoalan lambatnya waktu pelaksanaan eksekusi akibat pengajuan PK yang bisa dilakukan berkali-kali.

Tahun 2014 diwarnai dengan kegagalan Jaksa Agung mengeksekusi mati para gembong narkotika. Malah, kini hubungan MA-MK retak. KY berpihak pada MK, sedangkan BNN condong ke MA.

Pemerintah akan membahas Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) bersama sejumlah lembaga yudikatif. Pembahasan dilakukan karena SEMA tentang PK yang hanya boleh 1 kali itu menuai kontroversi.