Maraknya pencurian ikan alias illegal fishing di Indonesia sudah berlangsung sejak lama dan terkubur dengan rapi. Baru-baru ini praktik terlarang ini mulai terkuak.

Selain memberantas illegal fishing, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) punya program khusus tahun ini, yaitu bagi-bagi Rp 100 miliar untuk 5 daerah.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meminta khusus dua BUMN yaitu Perindo dan Perinus lebih banyak berperan membeli ikan dari nelayan.

Warga kampung Wanam, Merauke, Papua geram dengan ditutupnya perusahaan ikan PT Dwi Karya. Mereka mendemo kedatangan satgas anti illegal fishing saat sidak ke Wanam. Bahkan mengancam satgas untuk segera membuka PT Dwi Karya.

Wakil Ketua Satgas Anti Ilegal Fishing, Yunus Husein, berencana akan mengkaji ulang moratorium transhipment. Hal itu perlu dikaji karena nelayan lokal banyak mengeluh soal moratorium tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil mengakui untuk mengubah Indonesia menjadi lebih baik tidak mudah.

Volume dan nilai ekspor produk perikanan Indonesia pada Januari-Maret 2015 anjlok dibandingkan periode yang sama 2014.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengungkapkan ada Unit Pengolahan Ikan (UPI) di Bitung, Sulawesi Utara (Sulut) yang meminta impor ikan dari Papua Nugini.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menolak rencana investasi Vietnam terkait budidaya lobster di Indonesia. 

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti diberondong pertanyaan oleh para senator anggota Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD).