Kompolnas meminta agar korban penganiayaan anak politisi Partai Golkar yang juga Anggota Komisi III mengadu ke DPR. Tindakan itu dilakukan agar bisa dilihat bagaimana sikap DPR terkait kasus itu.

Penetapan Komjen Pol Susno Duadji menjadi tersangka kasus Pilkada Jabar menuai kritik. Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mempertanyakan apakah Polri juga memproses kasus serupa di daerah lain.

Siapa bilang whistle blower tak bisa dipenjara? Menurut Kompolnas siapa pun yang terlibat kasus tentu harus dikenai sanksi, termasuk sang whistle blower.

Meski sudah diputus bebas atas kasus rekayasa kepemilikan ganja, Chairul Saleh masih ingin keadilan ditegakkan. Chaerul meminta Polri untuk memberikan sanksi tegas bagi anggota Kepolisian yang merekayasa BAP kasus itu.

Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri (BHD) dinilai terlalu percaya pada stafnya saat kejadian kesalahan dokumen berisi opsi A yang dibawa dalam rapat dengan Tim Pengawas DPR. Ke depannya, Kapolri harus ekstra hati-hati.

Panja penegak hukum DPR berencana memanggil tim penyidik kasus Gayus Tambunan. Pemanggilan dilakukan karena kelambatan dalam penyidikan. Namun hal itu justru dinilai Kompolnas sebagai intervensi.

Banyak pihak mempertanyakan langkah pengusutan kasus Gayus Tambunan oleh Polri. Apalagi hingga kini di pihak kepolisian baru Kompol Arafat yang dijadikan tersangka karena dugaan menerima uang. Polri kesulitan bukti?

Kompolnas menyayangkan sidang kode etik Kompol Arafat digelar secara tertutup. Hal itu dinilai bisa menjadi senjata makan tuan bagi institusi Polri.

Panja Penegakan Hukum dari Komisi III DPR RI akhirnya menetapkan jadwal pemanggilan Tim Penyidik Independen Polri yang menyidik kasus markus pajak Gayus Tambunan maupun Susno Duadji. Pemanggilan dilakukan pada Senin (24/5/2010).

Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri (BHD) akan dipanggil oleh Panja Penegakan Hukum Komisi III DPR. Namun Panja yang memprioritaskan penanganan kasus Komjen Pol Susno Duadji ini belum memastikan kapan BHD akan dipanggil.