Kementerian ESDM menargetkan bakal menyumbang Rp 310 triliun kepada penerimaan negara di tahun depan. Ini didapat dari pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Banyaknya manipulasi pembayaran pajak membuat penerimaan pajak tidak maksimal. Jika tak ada manipulasi pajak, maka pemerintah Indonesia tidak perlu berutang.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2011 ini menyetor Rp 134, 655 miliar ke kas negara. Jumlah sebanyak itu berasal dari penindakan tindak pidana korupsi selama kurun waktu 12 bulan terakhir.

Mantan Menteri Kehakiman Yusril Ihza Mahendra menilai Jamwas, Marwan Effendy, tak paham kasus Sisminbakum. Sehingga Marwan menilai Hakim Agung tidak paham tentang korupsi hingga membebaskan terdakwa korupsi Sisminbakum.

Akhirnya segala tuduhan terdapat korupsi proyek Sisminbakum hanya pepesan kosong belaka. Sebab MA menyatakan tidak ada korupsi dalam proyek tersebut. Berikut kronologi panjang kasus tersebut yang menjalar ke mana-mana:

FITRA mengatakan pengamanan kargo di Bandara Soetta 'dijual' pemerintah ke swasta. Namun, pemerintah sebagai regulator hanya mengawasi pengamanan kargo. Sedangkan tarif diserahkan pada mekanisme pasar.

MA kabulkan PK terpidana kasus korupsi sisminbakum, mantan Direktur Utama PT Sarana Rekatama Dinamika, Yohanes Waworuntu. Yohanes bisa merasakan lepas dari segala tuntutan hukum.

Pemerintah Indonesia mengaku siap dan tak takut ajukan renegosiasi kontrak tambang ke Freeport. Karena saat ini pemerintah hanya dapat royalti 1% dari emas Freeport.

Kementerian Keuangan belum puas setoran pajak dari Januari hingga 7 November 2011 mencapai Rp 681,58 triliun. Setoran pajak ini dinilai masih di bawah target.

Hingga 7 November 2011, pemerintah menyatakan telah meraup setoran perpajakan Rp 681,587 triliun atau 77,5% dari target tahun ini yang mencapai Rp 878,684 triliun.