detikNews

KPK: Korporasi yang Dipidana Pasti Akan Beri Efek Jera

KPK terus menggodok aturan pemidaan terhadap korporasi. Pemidaan terhadap korporasi akan memberikan efek jera.

Senin, 17 Okt 2016 11:29 WIB

detikNews

Ombudsman: Pungli Bukan Hal Luar Biasa, Perkuat Pengawasan Internal

Ombudsman merasa terungkapnya pungli di Kemenhub bukan suatu hal yang luar biasa karena sudah sering menerima laporan soal pungli.

Sabtu, 15 Okt 2016 11:25 WIB

detikInet

KPK cs Didesak Cegah Kerugian Negara dari Perang Tarif Seluler

KPK, KPPU, hingga Ditjen Pajak, didesak segera turun tangan mencegah kerugian negara Rp 14 triliun akibat perang tarif seluler yang dipicu revisi PP 52/53 2000.

Jumat, 14 Okt 2016 07:37 WIB

detikNews

Jokowi Turun Tangan Saat OTT di Kemenhub, Fahri: Itu Bukan Skala Presiden

Fahri Hamzah mengkritik sikap Presiden Joko Widodo yang ikut turun tangan saat Polri membongkar kasus pungutan liar (pungli) di Kementerian Perhubungan.

Rabu, 12 Okt 2016 18:11 WIB

detikNews

Ombudsman Minta Aturan Perizinan Ditinjau untuk Cegah Pungli

KOmisioner Ombudsman, Alvin Lie mengatakan, untuk memberantas adanya pungli, sistem administrasi pengurusan perizinan harus diubah.

Rabu, 12 Okt 2016 09:19 WIB

detikNews

Ombudsman Minta Semua Instansi Diperiksa Agar Tak Ada Pungli

Ombudsman mengapresiasi kinerja Polri yang membongkar pungli perizinan kapal di Kemenhub. Ombudsman meminta semua instansi diperiksa.

Rabu, 12 Okt 2016 07:43 WIB

detikInet

Operator Perang Tarif, Negara Bisa Rugi Rp 14 Triliun

Perang tarif yang dilancarkan sejumlah operator seluler, dinilai berpotensi merugikan pendapatan negara hingga Rp 14 triliun. Kok bisa?

Selasa, 11 Okt 2016 18:05 WIB

detikInet

Ombudsman: Pak Jokowi, Revisi PP Telekomunikasi Cacat Prosedur

Presiden Jokowi disarankan Ombudsman RI untuk tidak menandatangani revisi Peraturan Pemerintah (PP) No 52/2000 dan PP 53/2000 tentang telekomunikasi.

Selasa, 11 Okt 2016 16:56 WIB

detikNews

Dana Undercover Buy Operasi Narkoba Harus Diatur Dalam PP

Adrianus mengusulkan kenapa tak dibentuk sebuah aturan melalui PP untuk penggunaan uang dari kasus lain seperti TPPU, dalam memancing para pelaku narkoba.

Selasa, 11 Okt 2016 14:49 WIB

detikNews

Mengenal Undercover Buying dan Control Delivery Dalam Penanganan Kasus Narkoba

Untuk melaksanakan kedua Teknik ini, wajib diterbitkan Surat Perintah dari atasan penyidik yang ditugaskan.

Selasa, 11 Okt 2016 13:52 WIB