Kepala Perwakilan Indonesia untuk Kerajaan Thailand Muhammad Hatta dijadwalkan akan diperiksa Kejagung terkait kasus korupsi sisa anggaran di KBRI Thailand. Namun, M Hatta hingga kini belum memenuhi panggilan itu.

Penggulingan hak angket itu dilakukan secara buru-buru di tengah proses audit yang dilakukan BPK karena anggota DPR terpicu oleh keputusan Kejagung yang menganggap tidak ada masalah dalam kasus ini.

Jaksa Agung Hendarman Supandji sudah mengklarifikasi tentang rekaman yang diduga merekayasa kriminalisasi pimpinan KPK. Namun untuk menyelidiki kebenaran rekaman itu, bukan wewenang Kejaksaan Agung.

Jaksa Agung Hendarman Supandji sudah memanggil Wakil Jaksa Agung AH Ritonga terkait rekaman rekayasa kriminalisasi pimpinan KPK. Menurut Hendarman, Ritonga hanya memberikan petunjuk pada Kepolisan dan masih sesuai tupoksi.

Mantan Jampidum AH Ritonga membantah terlibat dalam rekayasa kasus dua pimpinan KPK. Penanganan kasus itu bukan dalam ranahnya, melainkan wewenang Jampidsus Marwan Effendy.

KPK telah membenarkan adanya rekaman dugaan rekayasa kasus Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Riyanto. Kejagung justru menilai itu masih hanya sekedar isu.

Jampidsus Kejagung Marwan Effendy mengatakan tidak adanya unsur pidana dalam bailout Bank Century Rp 6,7 triliun. Pernyataan ini dinilai semakin menguatkan dugaan adanya upaya sistemastis untuk menghentikan kasus tersebut.

Pernyataan Jampidsus Marwan Effendy tentang tidak adanya unsur pidana dalam pencairan dana Rp 6,7 triliun ke Bank Century dinilai sangat politis. Sebab hasil final audit investigasi oleh BPK belum juga dilansir.

Rekaman percakapan sejumlah petinggi hukum untuk merekayasa kasus pimpinan KPK nonaktif Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah, dinilai hanya isu.

Isu adanya rekaman terkait rekayasa kriminalisasi KPK mencuat. Menyikapi ini KPK enggan cepat-cepat mengambil sikap. KPK menunggu momen yang pas.