Korupsi Bank Indover menemui jalan buntu. Gelar perkara yang semula mengangendakan akan membahas kasus ini melalui sisi pengucuran dana dan sisi bantuannya terkendala ketentuan internal BI.

Setelah sebelumnya terbentur dengan locus delicti, Kejagung beserta BPK akan gelar perkara terkait kasus dugaan korupsi Bank Indover Amsterdam Di Belanda.

Ada temuan baru tentang kasus dugaan penyelewengan upah pungut pajak di Pemerintahan Provinsi dan Departemen Dalam Negeri. BPK melansir penerimaan upah pungut pajak di lingkungan Depdagri tidak pernah disetorkan dulu ke APBN.

Mahkamah Agung (MA) sebagai institusi kehakiman tertinggi di Indonesia tak lepas dari permasalahan. Tidak tanggung-tanggung, di MA di duga terjadi penyimpangan keuangan hingga mencapai Rp 50 miliar.

BPKP menemukan penyimpangan pinjaman dan hibah luar negeri Indonesia pada 2007 sebesar Rp 438 miliar. Baru Rp 330,41 miliar atau 75,41% yang dikembalikan ke kas negara.

Kejaksaan Agung (Kejagung) berencana melakukan ekspose atau gelar perkara dengan Bank Indonesia (BI) dan BPK guna membongkar kasus dugaan korupsi Bank Indover Amsterdam di Belanda.

BPK mengeluhkan tidak seragamnya jumlah utang luar negeri yang disampaikan oleh pemerintah termasuk Departemen Keuangan, Bappenas dan Bank Indonesia.

Kejaksaan mengaku telah berhasil menyelamatkan triliunan rupiah uang negara dari hasil tindak pidana korupsi sepanjang tahun 2008. Menanggapi hal tersebut, ICW tetap meragukan hasil audit yang dilakukan secara internal oleh korps Adyaksa.

Rasio penerimaan pajak terhadap PDB (Tax Ratio) Indonesia masih rendah sebesar 13,5% dan terendah di kawasan Asia. BPK mencurigai rendahnya tax ratio ini karena kinerja Ditjen Pajak.

Penurunan harga BBM ternyata tidak langsung diikuti oleh penurunan harga-harga lain termasuk sembako dan transportasi. Pemerintah harus bertindak tegas.