MA meluncurkan edisi pertama majalah institusi peradilan tertinggi itu. Walau telat dibandingkan beberapa lembaga negara lainnya, upaya ini dianggap sebagai keterbukaan informasi.

Alumni IPB menuntut agar menghentikan diskriminasi peradilan terhadap Ricksy Prematuri, tersangka dugaan bioremediasi fiktif pada lahan Chevron, agar dihentikan. Alumni IPB meminta pengadilan memberikan hak hukum Ricksy dan 4 tersangka lainnya: menghadirkan saksi ahli.

Alumnus IPB melaporkan kepada KY perkara bioremidasi Chevron dengan terdakwa Ricksy Prematuri. Mereka meminta KY untuk melakukan pengawasan terhadap para majelis hakim dalam perkara tersebut.

203 calon hakim akan menjalani magang di Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan Pengadilan Agama. KY akan memantau kinerja para calon hakim tersebut.

KY akan membentuk tim penghubung di 6 kota besar di Indonesia. Hal ini mempermudah laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik hakim yang mungkin terjadi.

Komisi Yudisial meminta para hakim teliti dalam kelengkapan putusan. Hal ini terkait polemik Susno Duadji yang tak lengkap dan bisa dipelintir.

Hakim PN Jaksel Yuningtyas Upiek Kartikawati dilaporkan ke KY membekingi bisnis hiburan malam di Legian, Bali. Atas laporan ini, hakim yang bisa dipanggil Ibu Ika itu mengelak.

Putusan berani MA menghukum pengusaha yang tidak membayar gaji buruh sesuai UMR mendapat banyak pujian. Tak cuma dari Komisi Yudisial (KY) dan DPR, juga dari masyarakat.

Saksi kasus korupsi yang melilit hakim Setyabudi Tejocahyono, Sareh Wiyono masuk dalam daftar bacaleg Gerindra. Mantan Ketua PT Bandung ini juga dikenal sebagai hakim dengan kekayaan cukup fantastis.

Putusan MA yang menghukum pengusaha selama 1 tahun karena membayar upah buruh di bawah UMR layak dipuji. Putusan ini menjadi bukti keberpihakan MA atas nasib orang tidak mampu.