Dua hakim Tipikor yang menangani kasus perawatan mobil dinas Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Pragsono dan Asmadinata dicegah KPK agar tidak melakukan perjalanan ke luar negeri. Keduanya pun menanggapi kabar tersebut dengan santai.

Ketua DPRD Grobogan nonaktif, M Yaeni hari ini, Kamis (30/8/2012) dijebloskan ke penjara setelah dijatuhi vonis penjara 2 tahun 5 bulan oleh majelis hakim, Senin (27/8) lalu terkait kasus korupsi perawatan mobil dinas Kabupaten Grobogan. 

Ketua DPRD Grobogan nonaktif, M Yaeni dijatuhi vonis 2 tahun 5 bulan dan denda Rp 50 juta subsider empat bulan terkait kasus pemeliharaan mobil dinas Kabupaten Grobogan tahun anggaran 2006-2008. Meski demikian belum ada tindakan penahan terhadap Yaeni.

Dua hakim Tipikor Semarang, Pragsono dan Asmadinata diperiksa KPK terkait kasus dugaan suap hakim Kartini Marpaung. Pragsono mengaku siap dijadikan tersangka dan dipecat dari jabatannya sebagai hakim.

KPK mulai memeriksa anggota majelis selain hakim Kartini Marpaung dalam kasus suap di Pengadilan Negeri Tipikor Semarang. Hari ini penyidik memeriksa Ketua Majelis Hakim dalam perkara korupsi di Grobogan, Prasogno.

Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) akan kembali memeriksa saksi terkait kasus dugaan suap Hakim Kartini Marpaung hari ini. Kali ini KPK memanggil Hakim Pragsono dan Asmadinata sebagai saksi.

Ketua DPRD Grobogan nonaktif, M Yaeni hari ini, Senin (27/8/2012) duduk di kursi pesakitan untuk mendengarkan vonis dari majelis hakim. Dia mendapat vonis dua tahun lima bulan penjara .

KPK hari ini memeriksa Ketua DPRD Grobogan, Jawa Tengah, Muhammad Yaeni, terkait kasus suap di pengadilan Tipikor Semarang. Yaeni adalah terdakwa kasus korupsi di Grobogan yang berkas perkaranya ditangani oleh hakim Kartini Marpaung.

KPK menilai perkara kasus suap di Pengadilan Negeri Tipikor Semarang bukan perkara perseorangan hakim Kartini Marpaung semata. Oleh karena itu KPK akan memanggil dua hakim lain, yang berada dalam satu majelis dengan Kartini.

Dua hakim ad hoc Pengadilan Tipikor di Semarang, Kartini Marpaung dan Heru Kusbandono, ditangkap beserta pengusaha Sri Dartuti. Kasus ini menjadi catatan sendiri bagi MA. Perlu evaluasi besar, terutama bagi hakim-hakim yang korup.