Pemerintah berharap pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 2014 tentang Pilkada bisa dipercepat oleh DPR. Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly menyebut Perppu ini penting sebagai prinsip penegakan demokrasi rakyat.

Komisi II menggelar rapat kerja dengan pemerintah untuk membahas Perppu Pilkada hingga malam hari. Raker dihadiri oleh Menkum HAM Yasonna Laoly dan Mendagri Tjahjo Kumolo.

Komisi II berencana menggolkan Perppu Pilkada di detik-detik terakhir masa persidangan kedua tahun sidang 2014-2015. Perppu tersebut akan dibawa ke sidang paripurna pada tanggal 17 Februari 2015, atau sehari sebelum penutupan masa sidang.

Perppu Pilkada menjadi fokus Komisi II DPR di masa persidangan kedua yang hanya berdurasi 28 hari ini. Mendagri Tjahjo Kumolo pun berharap DPR segera menerima Perppu yang diterbitkan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono tersebut.

Komisi II DPR menggelar rapat kerja perdana dengan Mendagri Tjahjo Kumolo. Saat memberikan pemaparan hasil kerjanya selama 2 bulan ini, Tjahjo juga menyinggung tentang Perppu Pilkada dan dana desa.

Perppu Pilkada langsung bakal dibahas DPR ‎pada masa sidang II yang berakhir pada 15 Februari 2015 nanti. DPD bakal mengawal Perppu itu agar bisa digolkan DPR menjadi Undang-undang dan menghindari terrealisasinya Pilkada lewat DPRD.

DPR telah memasuki periode masa sidang kedua tahun 2014-2015. Perppu Pilkada jadi salah satu prioritas DPR di masa sidang kedua ini.

Fraksi PDIP mendorong agar Perppu Pilkada segera diterima dan ditetapkan sebagai undang-undang. Bila tidak, hal ini diprediksi akan berdampak pada kondisi politik Indonesia.

Salah satu pekerjaan rumah anggota DPR setelah reses yang menjadi sorotan adalah Perppu Pilkada. Komisi II DPR pun siap tancap gas untuk fokus dengan rapat setiap hari hingga malam.

Komisi II DPR berencana mengundang Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono untuk berdiskusi tentang Perppu Pilkada. Rencana ini ditentang oleh Wakil Ketua DPR Agus Hermanto.