DPR akhirnya memutuskan melakukan voting dalam pengambilan keputusan pengesahan RUU Ormas. Keputusan voting ini diambil pimpinan sidang yang juga Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan.

DPR menggelar sidang paripurna dengan agenda pengesahan RUU Ormas. Dari 560 anggota Dewan, hanya 340 yang hadir. Sisanya tak ada keterangan.

Fraksi PKS tetap pada sikap awalnya mendukung pengesahan RUU Ormas dalam paripurna hari ini. PKS menilai semua masukan ormas sudah didengar, karenanya tidak ada alasan untuk menunda lagi.

Wakil Ketua Fraksi Gerindra Ahmad Muzani, meminta pengesahan RUU Ormas ditunda sampai ada penyempurnaan sekali lagi dengan mengakomodir semua masukan.

Jelang pengesahan RUU Ormas dalam rapat paripurna hari ini, Fraksi PAN tetap dalam posisi awal menolak pengesahan RUU Ormas atau menunda untuk dikaji sekali lagi.

Penundaan pengesahan RUU Ormas dimanfaatkan oleh DPR untuk bertemu dengan para tokoh dari organisasi-organisasi besar di Indonesia. Setelah pertemuan itu, Panitia Khusus (Pansus) RUU Ormas yakin RUU itu akan disahkan hari ini.

Setelah sempat ditunda selama sepekan, hari ini DPR akan kembali membahas nasib RUU Ormas. Dengan masih adanya penolakan dari beberapa kalangan, akankah DPR mengesahkan RUU Ormas?

DPR memiliki saran khusus untuk perbaikan layanan KRL Commuter Line Jabodetabek. Setidaknya ada 2 hal yang perlu diperhatikan KAI sebagai operator KRL.

ICW merilis daftar 36 caleg dari berbagai partai politik yang dinilai tidak pro pemberantasan korupsi. PAN merasa bangga tak ada kadernya yang masuk dalam daftar itu.

RUU Organisasi Masyarakat (RUU Ormas) yang rencananya akan disahkan pada 2 Juli mendatang masih menimbulkan reaksi penolakan dari berbagai LSM. Pengesahan RUU Ormas tersebut dinilai mematikan nilai-nilai demokrasi.