Bank Mandiri ditunjuk sebagai lead dalam sindikasi kredit senilai Rp 3,55 triliun kepada PT Semen Tonasa. Dana tersebut untuk pembangunan pabrik dan pembangkit listrik Semen Tonasa.

Dalam sidang ketiga, jaksa menilai Prita Mulyasari (32), melanggar hak asasi manusia (HAM) dr Henky dan dr Grace yang bertugas di RS Omni International.

BNI menjadi coordinating arranger dan agen fasilitas kredit senilai Rp 2,7 triliun kepada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom).

Komisi IX DPR memanggil RS Omni International untuk dimintai penjelasan tentang kronologi kasus Prita Mulyasari. Beberapa anggota DPR mempertanyakan status internasional RS itu dan penambahan pasal UU ITE.

"Secara sederhana memang ada hak Prita mendapatkan informasi yang tidak dipenuhi RS Omni. Padahal Prita sangat berkepentingan karena dia pemilik badan," ujar anggota Komnas HAM, Nurkholis.

Penambahan pasal tuntutan (Pasal 27 (3) UU ITE tentang pencemaran nama baik) oleh JPU menjadi perhatian Komnas HAM. Pasal itu pangkal dijebloskannya Prita ke penjara akibat email.

Aktivis dunia maya yang direncanakan akan hadir pada sidang perdana Prita  Mulyasari (32) terdakwa kasus pencemaran nama baik melalui internet ternyata tak tampak batang hidungnya. Baik sebelum sidang maupun usai persidangan.

Prita Mulyasari mendapat ancaman hukuman 6 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar. JPU mendakwa Prita melakukan pencemaran nama baik dan melanggar UU ITE.

RS Omni International siap mencabut gugatannya terhadap Prita Mulyasari dengan dua syarat. Salah satu syarat adalah Prita tak lagi meminta catatan medis terkait hasil lab trombositnya yang berjumlah 27.000.

RS Omni Internasional tidak mempersoalkan pembebasan Prita Mulyasari. Bagi mereka, itu merupakan hal yang wajar dalam koridor hukum.