Kenyataannya hingga sampai saat ini ada 17 provinsi belum menetapkan UMP 2014 sehingga diberi waktu hingga pekan depan.

Gelombang demonstrasi mendesak Gubernur Banten Ratu Atut agar mundur dari jabatannya bergulir di Provinsi Banten. Menanggapi hal itu, Partai Golkar menyatakan masih menunggu status hukum Atut.

Gubernur DKI Jakarta Jokowi kemarin telah menetapkan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta Rp 2.441.301,74/bulan. Namun kalangan buruh masih menolak.

Hubungan serikat buruh dengan pengusaha seringkali tidak harmonis, terutama berkaitan dengan besaran upah minimum yang terjadi saat ini. Kenapa hal ini terjadi, dan apa penyebabnya?

Demonstrasi buruh merebak terkait dengan penetapan upah minimum provinsi (UMP) tahun depan. Sejumlah pihak menganggap ada yang menggerakan, bahkan membayar buruh untuk berdemo.

Hingga Jumat malam kemarin, sudah ada 16 provinsi dari 34 provinsi yang telah menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2014. Padahal kemarin adalah batas akhir penetapan UMP untuk 2014.

Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) cabang Riau merasa kecewa atas putusan UMP tahun 2014 yang hanya naik Rp 300 ribu. Kenaikan tersebut dinilai belum mengakomodir keinginan buruh.

Serikat buruh punya anggaran khusus untuk pelaksanaan demonstrasi dan serangkaian kegiatan lainnya. Anggaran itu didapat dari iuran wajib yang dibebankan kepada anggotanya setiap bulan.

Serikat buruh terus menuntut pemerintah untuk menaikkan upah minimum provinsi (UMP) setiap tahun. Hal ini dikritik pengusaha.

Akbar Tandjung memantau gerakan penolakan terhadap Gubernur Banten bebendera kuning Ratu Atut Chosiyah. Abar melihat gerakan penolakan terhadap Ratu Atut semakin kuat, hal membuatnya khawatir suara partainya bisa tergerus di Banten.