Wacana pengunduran Pilkada serentak ke tahun 2016 sempat merebak. Ada yang setuju, ada pula yang menolak meski sudah diatur di Perppu. Pengurus Golkar kubu Agung Laksono tetap ingin Pilkada di 2015 meski partai itu masih dilanda kisruh.

Kisruh yang terjadi di dalam tubuh Partai Golkar rupanya meresahkan para pengurus partai. Ketua DPP Golkar Hajriyanto Thohari mengungkapkan tidak sedikit diantara anggota DPP yang berencana untuk angkat kaki.

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2015 diusulkan lebih baik diundur menjadi 2016. Politisi senior yang juga Ketua Mahkamah Partai Golkar, Muladi, pun menganggap usulan itu sebenarnya secara tidak langsung menguntungkan partainya yang saat ini sedang dilanda konflik internal.

Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Pemilihan Umum mewacanakan untuk mengundur pelaksanaan pemilihan kepala daerah dari tahun 2015 ke 2016. Tak semua setuju dengan rencana pengunduran jadwal ini.

Ketua komisi II DPR Rambe Kamaruzzaman mengatakan, jadwal sebanyak 204 Pilkada itu sudah diatur dalam Perpu Pilkada, maka mengubah jadwal sama dengan menolak Perpu Pilkada.

Mulai 2015, Pilkada serentak akan mulai digelar. Ketua DKPP Jimly Ashidiqie memiliki saran khusus terkait penyelenggaraan Pilada serentak ini.

Usulan agar Pilkada serentak tahun 2015 diundur jadi 2016 bergulir dan mendapat respon positif. Namun, mantan ketua MK Jimly Asshiddiqie menilai, soal jadwal Pilkada ini perlu memperhatikan serius Perppu Pilkada yang jadi landasan Pilkada 2015.

Lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu, KPU, Bawaslu dan DKPP menggelar rapat bersama. Rapat tersebut merupakan evaluasi selama tahun 2014 dan koordinasi persiapan pilkada serentak 2015.

Kubu Aburizal Bakrie (Ical) dan kubu Agung Laksono belum selesai berunding di pertemuan perdana. Pertemuan selanjutnya akan digelar 8 Januari.

Juru runding dari dua kubu di Golkar telah selesai menggelar perundingan perdana. Adakah kesepakatan soal ketum mana yang diakui?