Tahun ini Pemprov DKI mengalokasikan dana untuk fungsi pendidikan sebesar Rp 14.580.984.319.718. Menurun dibanding 2014 lalu yang mencapai Rp 16.424.402.145.303. 

Dewan meminta SKPD hasil print out RAPBD 2015 versi Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) setebal 6.600 halaman untuk dibawa.

Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI dan Pemprov yang diwakili Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) hari ini akan menggelar rapat. Mereka dijadwalkan akan membahas hasil evaluasi Kemendagri terhadap Raperda tentang APBD 2015 bersama-sama.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jakarta Heru Budi Hartono mengaku sebagai pihak yang mengangarkan pembelian Uninterruptible Power Supply (UPS) dalam RAPBD DKI 2015.

Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnyzar Moenek mengatakan ada dinas yang masih bandel memasukkan anggaran untuk sewa ruangan miliaran rupiah.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo telah menyerahkan hasil evaluasi RAPBD 2015 kepada Pemprov DKI untuk diperbaiki. Bersama Badan Anggaran DPRD DKI, mereka memiliki waktu selama 7 hari untuk membahas finalisasi RAPBD tersebut.

Evaluasi APBD 2015 DKI Jakarta akan dibahas lagi oleh eksekutif dan legislatif hingga pekan depan. Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik mewanti-wanti agar Ahok tidak mengeluarkan statement yang memancing.

"Help...help"! Masa di ruang rapat nggak ada printer, kalah sama kampung mak gue di Banten." Begitulah keluhan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik saat hendak mencetak hasil rapat yang membahas evaluasi RAPBD 2015.

Mendagri Tjahjo Kumolo telah mengembalikan hasil evaluasi APBD 2015 ke Pemprov DKI Jakarta. Evaluasi ini akan dibahas bersama DPRD DKI selama 7 hari ke depan.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI, Heru Budi Hartono, mengakui ada beberapa poin yang dicoret dan dikurangi.