Fraksi Partai Demokrat memutuskan walk out dalam Sidang Paripurna UU Pilkada karena opsi 10 perbaikan yang diajukannya tak diakomodir. Meski ada dukungan dari PDIP, Hanura dan PKB di paripurna, PD merasa dukungan itu tak resmi.

Presiden SBY menelepon Ketua MK Hamdan Zoelva terkait dinamika UU Pilkada. Kepada Hamdan, SBY mengaku kecewa terhadap para anggota dewan yang mengesahkan UU Pilkada.

Advokat kondang OC Kaligis mendatangi gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Sendirian, ia menggugat UU Pilkada dan menyinggung filosofi demokrasi yang dikangkangi anggota DPR dalam UU itu.

Otolovers yang belum bikin SIM, sebaiknya segera ya, soalnya tahun depan, tarif pembuatan SIM mengalami kenaikan sampai 3 kali lipat.

Kubu Koalisi Merah Putih selalu mengumbar alasan kalau Pilkada tak langsung sesuai dengan Pancasila yakni sila ke-4 yakni 'Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 

Presiden SBY menolak pengesahan RUU Pilkada. SBY bahkan tak akan menandatangani UU Pilkada sebagai bentuk tindakan tegas perlawanan. Namun bagaimanapun 30 hari setelah disahkan DPR, RUU Pilkada tetap berlaku.

Dalam APBN 2015 ditargetkan PNBP untuk Polri mencapai Rp 4,358 triliun. Konsekuensinya harus ada kenaikan biaya pembuatan SIM A, B, dan C di tahun depan.

Ketua Umum PD SBY kecewa dengan keputusan anggota fraksi Partai Demokrat yang walk out saat rapat paripurna UU Pilkada. Setelah mengeluarkan kekecewaan itu, adakah sanksi bagi para anggota DPR tadi?

DPR dan pemerintah terpaksa lembur menggelar rapat kerja di hari Minggu, untuk menyelesaikan pembahasan Rancangan APBN 2015.

Koalisi Merah Putih (KMP) telah mengatur pembagian kursi di posisi pimpinan DPR dan MPR. Golkar, sebagai pimpinan KMP, akan mendapat jatah kursi Ketua DPR dan MPR.