Undangan makan siang Jaksa Agung HM Prasetyo kepada KPK dan Polri berbuah manis.‎ Tiga institusi penegak hukum yaitu KPK, Polri dan Kejagung sepakat membentuk satuan tugas bersama.

Korupsi pengadaan UPS di APBD DKI 2014 dibongkar. Kabareskrim Komjen Buwas, Gubernur Ahok hingga Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Lulung kompak mengusut tuntas kasus ini agar terang benderang, terungkap dalam 3 komitmen ini:

Bareskrim Mabes Polri tengah mengusut kasus pengadaan uniterruptible power supply (UPS) yang menggunakan APBD 2014. Kabareskrim Komjen Budi Waseso (Buwas) mengungkap tidak menutup kemungkinan memeriksa.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik mendukung kesepakatan pembentukan Satgas antara KPK, Polri dan Kejaksaan Agung. Taufik berharap Satgas ini bertaji mengungkap perkara korupsi.

DPD Organda DKI meminta Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengkaji ulang opsi terkait operasi bus Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway (APTB).

Mendagri Tjahjo Kumolo, mengapresiasi terbentuknya satuan tugas (satgas) bersama KPK, Polri dan Kejaksaan Agung. Tjahjo berharap Satgas bisa optimal menangani perkara korupsi.

Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bareskrim terus menyidik dugaan korupsi pengadaan UPS di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. 

Polri, KPK dan Kejagung berencana untuk membuat satgas bersama terkait penanganan kasus korupsi. Korban pertama dari dari tim gabungan ini adalah kasus APBD DKI.

Kejaksaan Agung, Polri dan KPK berencana membentuk satgas penanganan perkara korupsi bersama. Ketiga pimpinan lembaga penegak hukum itu mengklaim satgas tidak akan tumpang tindih menangani 1 kasus secara bersama.

Kasus pengadaan uniterruptible power supply (UPS) dalam APBD DKI Tahun Anggaran 2014 telah diambil alih oleh Bareskrim Mabes Polri dari KPK.