Perppu Pilkada menjadi fokus Komisi II DPR di masa persidangan kedua yang hanya berdurasi 28 hari ini. Mendagri Tjahjo Kumolo pun berharap DPR segera menerima Perppu yang diterbitkan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono tersebut.

Komisi II DPR menggelar rapat kerja perdana dengan Mendagri Tjahjo Kumolo. Saat memberikan pemaparan hasil kerjanya selama 2 bulan ini, Tjahjo juga menyinggung tentang Perppu Pilkada dan dana desa.

Perppu Pilkada langsung bakal dibahas DPR ‎pada masa sidang II yang berakhir pada 15 Februari 2015 nanti. DPD bakal mengawal Perppu itu agar bisa digolkan DPR menjadi Undang-undang dan menghindari terrealisasinya Pilkada lewat DPRD.

DPR telah memasuki periode masa sidang kedua tahun 2014-2015. Perppu Pilkada jadi salah satu prioritas DPR di masa sidang kedua ini.

Fraksi PDIP mendorong agar Perppu Pilkada segera diterima dan ditetapkan sebagai undang-undang. Bila tidak, hal ini diprediksi akan berdampak pada kondisi politik Indonesia.

Salah satu pekerjaan rumah anggota DPR setelah reses yang menjadi sorotan adalah Perppu Pilkada. Komisi II DPR pun siap tancap gas untuk fokus dengan rapat setiap hari hingga malam.

Komisi II DPR berencana mengundang Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono untuk berdiskusi tentang Perppu Pilkada. Rencana ini ditentang oleh Wakil Ketua DPR Agus Hermanto.

Masa reses perdana anggota DPR 2014-2019 berakhir hari ini dan mereka akan kembali beraktivitas di parlemen mulai Senin (12/1). Sejumlah pekerjaan rumah sudah menanti para wakil rakyat.

Mendagri Tjahjo Kumolo belum bisa menentukan apakah 204 Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tetap digelar serentak akhir 2015 atau diundur hingga 2016. Alasannya, kementerian masih melihat dinamika politik di DPR serta menunggu keputusan final parlemen terkait Perppu.

Wacana pengunduran Pilkada serentak ke tahun 2016 sempat merebak. Ada yang setuju, ada pula yang menolak meski sudah diatur di Perppu. Pengurus Golkar kubu Agung Laksono tetap ingin Pilkada di 2015 meski partai itu masih dilanda kisruh.