Presiden SBY mengkuti perkembangan kasus korupsi simulator SIM di Korlantas Polri. Presiden meminta Polri dan KPK untuk menaati prosedur yang berlaku dalam menangani kasus tersebut.

Irjen Djoko Susilo telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan simulator SIM 2011. Untuk mendampingi proses hukum yang dijalaninya, Djoko menunjuk Hotma Sitompoel cs untuk menjadi kuasa hukumnya.

Wakil Ketua Komisi III DPR Nasir Djamil meminta Polri serius mendukung upaya KPK mengusut dugaan korupsi dalam pengadaan alat simulator SIM. Dukungan Polri harus ditunjukkan dengan membantu KPK memberikan data atau informasi yang dibutuhkan dalam proses penyidikan. Bila Anda setuju dengan Nasir Djamil, pilih Pro!

Sebagai pucuk pimpinan Akpol Semarang, Irjen Djoko Susilo, seharusnya menjadi inspektur upacara. Namun hari ini mantan Kakorlantas itu absen. Tersangka pengadaan simulator SIM ini disebut-sebut berada di Jakarta.

Ketua Komisi III DPR I Gede Pasek Suardika meminta KPK-Polri bersinergi menangani kasus korupsi simulator SIM. Tapi dia tetap berharap KPK mampu mengusut tuntas perkara ini. KPK diminta tidak ragu untuk menelusuri dugaan keterlibatan pihak lain.

KPK melakukan penggeledahan di gedung Korlantas Mabes Polri, Senin (30/7) sore. Namun bukan perkara mudah oleh para penyidik KPK untuk menjalankan tugasnya karena sempat dihadang oleh para personel Polri.

Anggota Komisi III DPR Didi Irawadi Syamsuddin mendukung langkah KPK menyidik kasus dugaan korupsi pengadaan alat simulator untuk surat izin mengemudi (SIM) di Korps Lalu Lintas Polri. KPK diminta mengusut tuntas perkara ini.

Dukungan Polri harus ditunjukkan dengan membantu KPK memberikan data atau informasi yang dibutuhkan dalam proses penyidikan.

(KPK akhirnya berhasil melakukan penyitaan banyak dokumen dari Karolantas Mabes Polri dalam kasus pengadaan driving simulation R2 dan R4. Nantinya penyidik dari KPK dan Mabes Polri akan saling memilah dokumen-dokumen yang mereka perlukan.

Meski belum ditahan, tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan simulator SIM Irjen Djoko Susilo dipastikan tidak dapat keluar negeri. Hal ini dikarenakan, KPK telah mencegah mantan Kepala Korlantas Polri itu.