68 Tahun Indonesia merdeka ternyata masih menggunakan hukum warisan kolonial Belanda, salah satunya KUHP. Nah, dalam RUU KUHAP, semangat hukum Belanda itu akan ditendang jauh-jauh.

Perwakilan pendemo buruh yang menolak UU Ormas dan Kamnas dipersilakan masuk ke dalam DPR. Perwakilan demonstran, sekitar 30 orang, ditemui Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso dan Ketua Pansus RUU Ormas Abdul Malik Haramain.

Sekitar 200 buruh menggelar demonstarasi di depan gedung DPR, Jl Gatot Subroto, Jakarta. Mereka menolak pengesahan RUU Ormas dan RUU Keamanan Nasional (Kamnas) yang masih dalam pembahasan di DPR.

Majelis rendah parlemen Australia dengan suara bulat meloloskan rancangan undang-undang yang mengakui suku Aborijin dan warga Selat Torres sebagai penduduk pertama negara itu.

Pesinetron Inggrid Kansil baru saja mendapatkan gelar kehormatan dari Pemerintah Kabupaten Siau Tagulandang Sitaro dalam acara yang bertepatan dengan Perayaan Gelar Seni Budaya Adat Tulude Tahun 2013. Ia pun akan lebih menjaga etika setelah mengusung 'beban' tersebut.

Pimpinan DPR menerima perwakilan demonstran perangkat desa. Pimpinan DPR menjanjikan pembahasan UU Desa akan dituntaskan sebelum tahun 2014, sebelum masa jabatan berakhir.

Paripurna DPR menyepakati 70 usulan RUU untuk masuk ke dalam daftar Prolegnas tahun 2013. Di antaranya adalah RUU Kamnas, Tindak Pidana Korupsi dan Desa. Sementara RUU Pertembakauan dan JPSK masih perlu pendalaman.

Ada ribuan petani yang saat ini berdemonstrasi di depan kantor pusat Badan Pertanahan Nasional (BPN), Jalan Sisingamangaraja, Jakarta. Petani ini bakal berdemo di depan istana Presiden.

Anggota Komisi III DPR kaget muncul pasal ancaman penjara 10 tahun bagi hakim agung. "Ini bisa membuat geger. Kalau terkait isi putusan itu pertanggungjawaban hakim dengan Tuhan," kata Dimyati.

RUU MA selain berisi ancaman penjara 10 tahun bagi hakim agung juga mengancam denda maksimal Rp 10 miliar. "Itu disisipkan oleh seorang anggota Komisi III DPR," kata jubir MA, Djoko Sarwoko.